PRIORITAS, 27/7/26 (Bitung): Penantian panjang tujuh warga keturunan Filipina di Kota Bitung akhirnya berakhir. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa kepastian kewarganegaraan, mereka resmi memperoleh pengakuan sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Kementerian Hukum menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada tujuh warga keturunan Filipina atau Persons of Filipino Descent (PFDs) di Desa Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jumat (24/7/2026).
Suasana haru menyelimuti prosesi penyerahan SK. Tangis bahagia pecah ketika para penerima akhirnya menggenggam dokumen yang selama ini mereka nantikan.
Cherry Mae Nunez Ensoy tak mampu menahan air mata saat menerima SK tersebut. Baginya, dokumen itu bukan sekadar pengakuan identitas, tetapi juga menjadi jaminan masa depan yang lebih pasti.
Perasaan serupa dirasakan Rosalinda Kahal Takabel. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kecemasan karena anaknya kesulitan memperoleh akses pendidikan akibat belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.
Status WNI buka akses hak dasar
Melansir laman kemenkum.go.id Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menegaskan kepastian status kewarganegaraan menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai warga negara.
Menurutnya, tanpa dokumen kewarganegaraan, masyarakat akan mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial, perlindungan hukum, administrasi kependudukan, layanan perbankan, hingga berbagai program pemerintah.
"Selama ini program pemerintah daerah sebenarnya sudah banyak. Namun karena mereka belum memiliki dokumen kependudukan dan status kewarganegaraan, hak-hak mereka sering terabaikan," ujar Widodo.
Selain menerima SK Penegasan Status WNI, ketujuh warga tersebut juga memperoleh dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.
Dokumen tersebut memberi kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk kepesertaan BPJS dan administrasi lainnya.
"Supaya nanti mereka bisa memproses dokumen untuk berbagai keperluan lainnya, seperti BPJS dan lain sebagainya," kata Widodo.
Pemerintah hapus status stateless
Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen menghapus status stateless atau tanpa kewarganegaraan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia.
Menurutnya, warga keturunan Indonesia yang berada di Filipina masih dapat memperoleh penegasan status WNI selama belum menjadi warga negara Filipina.
Sementara itu, mereka yang telah menjadi warga negara Filipina tetap memiliki kesempatan menjadi WNI melalui mekanisme naturalisasi sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan.
Masalah lama di wilayah perbatasan
Dirjen AHU menjelaskan persoalan kewarganegaraan di kawasan perbatasan telah berlangsung selama puluhan tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi kedekatan geografis, perkawinan campuran, hubungan kekerabatan, interaksi sosial budaya, hingga aktivitas ekonomi lintas negara.
Karena itu, pemerintah terus mempercepat penegasan status kewarganegaraan dan penerbitan dokumen kependudukan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kepastian hukum dan menikmati hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
"Intinya, tidak boleh ada masyarakat yang berada di wilayah Indonesia berstatus stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan," tegas Widodo. (P-sm)
