PRIORITAS, 2/5/26 (Manado): Dengan tegas Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum mengawasi ketat pengembangan tanaman kelapa di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini.
"Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja, benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti. Kami minta kepada Reskrim Polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” tandas Mentan saat melakukan peninjauan pembibitan kelapa di Kelurahan Bengkol, Kota Manado, Jumat (1/5/26).
Terkait itu, Mentan meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum setempat.
Menemukan ketidaksesuaian
Secara terbuka Mentan mengaku menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado dan meminta pengawasan terhadap setiap penyimpangan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, dalam peninjauan itu, Mentan menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki, mulai dari kualitas bibit hingga ketidaksesuaian data antara laporan dan kondisi riil, serta pengelolaan kebun yang belum optimal ini.
Perbedaan signifikan laporan administratif dan temuan aktual
Kemudian, Mentan juga menyoroti adanya perbedaan signifikan antara laporan administratif dan temuan aktual di lapangan.
"Laporannya 48 ribu bibit. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah," tegasnya lagi, dikutip Antara.
Adapun temuan tersebut diperkuat dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sesuai standar, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program tersebut.
Jangan lagi mau pencitraan itu perintah Presiden
Mentan menegaskan, langkah perbaikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka saja.
“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki," ujarnya lagi.
Selain itu, Mentan juga menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan serta memastikan pengawasan akan terus diperkuat ke depan.
"Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Bukan aku mutasi, bukan peringatan, tapi saya pecat,” tegasnya meyakinkan.
Ingin membenarkan yang salah
Selanjutnya ia menjelaskan, program pembibitan merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dikawal secara serius di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulut.
“Peninjauan di lapangan atas arahan Presiden. Kami bukan cari kesalahan. Ingin membenarkan yang salah," demikian Mentan Amran. (P-*r/jr)
