PRIORITAS, 9/11/26 (Jakarta): Data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja, masih dalam proses verifikasi.
Sehingga menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk kelas menengah.
Lebih lanjut Yassierli saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, mengatakan perkembangan BSU saat ini berada dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan.
Setelah proses pendataan di Kemenkeu rampung, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” katanya.
Untuk prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Para pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Untuk aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Tak hanya itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Kemudian bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Adapun upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Sementara BSU tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Adapun pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.(P-*/am)
