PRIORITAS, 23/9/25 (Jakarta): Bertepatan dengan Hari Tani, Rabu (24/9/25), sekitar 12 ribuan petani dari berbagai daerah akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan melaksanakan sembilan langkah perbaikan.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut, aksi tersebut merupakan representasi 139 organisasi petani dan nelayan yang menuntut solusi konkret.
“Melalui aksi ini, para petani akan menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural (krisis) agraria akibat 65 tahun UUPA 1960 dan agenda reforma agraria yang tidak dijalankan lintas rezim pemerintahan,” kata Dewi Kartika melalui keterangan tertulisnya di Jakarta yang diterima Beritaprioritas, Senin (22/9/25).
Selain di ibu kota, sekitar 13 ribu petani lainnya akan turun ke jalan di Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, dan Manado.
Gerakan petani lintas daerah
Di Jakarta, massa petani bergabung dengan serikat buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil menuju Gedung DPR RI.
Mereka berasal dari Jawa Barat dan Banten, antara lain Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Majalengka, Serikat Pekerja Tani Karawang, Pemersatu Petani Cianjur, Paguyuban Petani Suryakencana Sukabumi, Pergerakan Petani Banten, dan Serikat Tani Mandiri Cilacap.
Ketua Pergerakan Petani Banten (P2B) Abay Haetami menyebut konflik lahan di wilayah Banten melibatkan aparat militer. Menurutnya, konflik juga terjadi di pesisir Ujung Kulon.
“Di wilayah Banten banyak terjadi konflik antara petani dan aparat militer yang atas nama ketahanan pangan mengambil alih tanah rakyat, menghancurkan pohon dan tanaman yang telah bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan menggantinya dengan jagung,” kata Abay.
“Konflik di pesisir Ujung Kulon juga banyak terjadi ketika nelayan tak boleh menghampiri pulau untuk berlindung dari cuaca buruk di laut, malah dituduh sebagai pencuri,” sambungnya.
Generasi muda petani turut terlibat. May Putri Evitasari dari Paguyuban Petani Aryo Blitar menilai redistribusi lahan penting untuk masa depan mereka.
“Kami di desa sangat kesulitan mengakses pendidikan yang layak, tapi di sisi lain tanah orangtua kami tidak ada lagi, jadi kami terpaksa bekerja ke kota atau keluar negeri jadi tenaga kerja wanita, sesuatu yang sesungguhnya tidak kami inginkan,” kata May.
Gugus tugas reforma agraria gagal
Dari Karawang, Serikat Pekerja Tani Karawang (Sepetak) menyoroti alih fungsi lahan.
“Banyak lahan di Karawang kini telah menjadi lahan investasi yang menyingkirkan kaum tani dari tanah sumber kehidupannya,” kata Rangga Wijaya.
Dewan Nasional KPA Dhio Dhani Shineba menyebut pola represif aparat masih terjadi.
“Sudah 31 tahun KPA melakukan hal ini dan kami akan terus melakukannya setiap tahun untuk menagih janji reforma agraria yang berulang kali diabaikan,” ujarnya.
KPA menilai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) gagal menjalankan mandatnya selama sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya. Dewi Kartika mengungkapkan, ketimpangan agraria semakin tajam dan petani semakin kehilangan lahan.
“Gugus tugas ini hanya menghabiskan uang rakyat dari rapat ke rapat, rakyat tetap tak punya kanal penyelesaian konflik agraria. Kementerian Agraria, Kehutanan, BUMN, Pertanian, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Koperasi, TNI-Polri dan lembaga negara lainnya masih abai pada masalah kronis agraria,” katanya.
Ia menambahkan, satu persen elit menguasai 58 persen tanah dan kekayaan alam Indonesia.
“Akibatnya, selama sepuluh tahun terakhir (2015-2024), sedikitnya terjadi 3.234 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektar. Dampaknya, 1,8 juta keluarga kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian dan masa depan,” ujarnya.
Menurut Dewi, konflik agraria dipicu proyek investasi ekstraktif dan program pemerintah yang menyingkirkan petani.
“Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, Badan Otorita Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau Kawasan Ekonomi Khusus, bank tanah dan militerisasi pangan terus meluas ke kampung-kampung dan desa, merampas tanah petani dan wilayah adat, menutup akses ke laut dan wilayah tangkapnya akibat sudah dikapling-kapling para pengusaha,” kata Dewi.
“Baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan Prabowo sekarang telah gagal melaksanakan reforma agraria yang telah diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960), sebagai perwujudan Pasal 33 UUD 1945,” tambahnya. (P-Khalied M)
