Ilustrasi, rapat kerja di DPR RI. (Courtesy cnnindonesia)
PRIORITAS, 5/9/26 (Manado) : Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI) menilai rencana peralihan penyaluran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), bagai menggiring bank daerah ini ke arah kebangkrutan.
ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selama ini menjadi captive market Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Perwakilan SPBPDSI Sigit menyebut, kebijakan ini juga bakal berdampak terhadap nasib pegawai BPD, ratusan ribu karyawan di seluruh Indonesia terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Sigit menjelaskan perpindahan payroll ASN ke bank-bank BUMN itu akan memicu efek berantai yang langsung menghantam tiga pilar utama, yakni tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah.
Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) milik BPD juga akan merosot tajam.
"Dengan berkurangnya dana CASA yang cukup signifikan ini, likuiditas BPD otomatis akan menurun," ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dikutip dari cnnindonesia.com.
Jika selama ini BPD mengandalkan tabungan dan giro gaji pegawai dengan bunga rendah, BPD nantinya harus beralih ke dana mahal, seperti deposito yang otomatis mendongkrak biaya dana atau cost of fund.
Selain itu, Sigit memperkirakan penyaluran kredit, baik untuk UMKM maupun konsumtif ASN, terancam macet. Risiko peningkatan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang cukup fatal akibat pemindahan penyaluran payroll tersebut.
"Perpindahan gaji ASN, entah itu P3K, entah itu nanti PNS, otomatis penagihan atau pembayaran angsuran akan cukup sulit, karena gaji yang selama ini dipotong oleh BPD akan berpindah ke Himbara," tambahnya.
Menurutnya, lonjakan NPL itu nantinya memaksa bank memperbesar pencadangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang pada akhirnya menggerus laba bersih BPD.
Kemudian, ia menjelaskan dampak lanjutan dari penurunan laba dan pendapatan tersebut bermuara pada langkah efisiensi sumber daya manusia (SDM).
Manajemen BPD dipastikan bakal melakukan restrukturisasi besar-besaran, mulai dari pengurangan pegawai, pensiun dini, hingga tidak diperpanjangnya kontrak tenaga alih daya.
Sigit menegaskan total pegawai BPD di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 100 ribu orang. Jika dikalkulasikan dengan tanggungan keluarga, ada sekitar 300 ribu jiwa yang ikut terdampak secara langsung jika payroll ASN dipindah ke Himbara.
"Itu hanya pegawainya, Pak, belum keluarganya. Kalau pengalinya setiap pegawai taruhlah tiga di belakangnya, berarti sekitar 300 ribu yang terdampak jika ada pengalihan ini," jelas Sigit.(P-r*cnn/dg)
