PRIORITAS, 31/7/26 (Jakarta): Hak alokasi sektor pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN tidak boleh dikurangi oleh negara. Apapun kondisi finansial yang sedang dihadapi, pemerintah wajib menjaga anggaran operasional sekolah agar tidak terganggu demi memenuhi amanat konstitusi secara mutlak.
Putusan penting ini ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang menolak penyatuan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam pos pendidikan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa menyisipkan agenda luar ke dalam komponen operasional edukasi berisiko melanggar Pasal 31 UUD 1945. Langkah ini berpotensi menghambat kewajiban negara dalam menjamin fasilitas pendidikan dasar secara cuma-cuma bagi warga negara.
Simulasi hukum di persidangan membuktikan bahwa kuota minimal 20 persen dalam APBN 2026 baru tercapai karena memasukkan pendanaan MBG. Apabila alokasi program MBG dikeluarkan dari pos tersebut, jumlah dana murni operasional pendidikan tercatat tidak mencapai persentase yang diwajibkan.
Mahkamah Konstitusi menilai perluasan makna operasional pendidikan ini memicu ketimpangan pembagian dana yang cukup serius. Kebutuhan mendasar seperti pembangunan fasilitas belajar, peningkatan kesejahteraan guru, serta keterjangkauan akses sekolah justru berisiko terabaikan.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembiayaan program MBG sudah sepatutnya memiliki pos tersendiri di luar anggaran pendidikan. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dinyatakan memicu ketidakpastian hukum dan mengaburkan prioritas pemenuhan hak-hak edukasi nasional. (P-Gio R)
