PRIPORITAS , 3/10/2026 (Jakarta): Bagi pelanggan seluler, sisa kuota internet yang hangus ketika masa paket berakhir bukan sekadar angka yang hilang di layar ponsel. Di balik kuota tersebut terdapat nilai ekonomi yang telah dibayarkan pelanggan.
PRIORITAS , 31/7/26 (Jakarta): Hak alokasi sektor pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN tidak boleh dikurangi oleh negara. Apapun kondisi finansial yang sedang dihadapi, pemerintah wajib menjaga anggaran operasional sekolah agar tidak terganggu demi memenuhi amanat konstitusi secara mutlak.
PRIORITAS, 26/7/26 (Jakarta): Indonesia saat ini masih dalam kondisi suram. Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof Arief. Menurutnya dari sisi hukum, warga negara sama di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum.
PRIORITAS, 25/7/26 (Jakarta): Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kebijakan kuota hangus berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat, didesak Komisi I DPR RI agar operator layanan telekomunikasi segera menjalankannya.
PRIORITAS, 24/7/26 (Jakarta): Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan, disambut baik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
PRIORITAS, 24/7/26 (Jakarta): Terkait gugatan kuota internet hangus, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari.
PRIORITAS , 14/4/26 (Jakarta): Putusan MK tentang syarat Capres/Cawapres, tidak ada kaitannya dengan (pencalonan) Gibran Rakabuming Raka, tetapi untuk semua anak muda.
Oleh: Vebry Tri Haryadi (Praktisi Hukum, mantan Jurnalis) PRIORITAS , 6/4/26 (Jakarta): Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 seharusnya menjadi “tamparan keras” bagi kebiasaan lama aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, yang selama ini terkesan bebas memilih…
PRIORITAS, 8/1/26 (Jakarta): Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digugat warga bernama Syah Wardi. Dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menambah sanksi bagi orang yang mengemudikan kendaraan sambil merokok.
PRIORITAS, 26/11/25 (Jakarta): Tak ada komplain dari investor di IKN usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemangkasan masa berlaku hak guna usaha (HGU). Demikian disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.