PRIORITAS, 14/7/2026 (Jakarta): Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sedikitnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target tersebut diupayakan dapat tercapai pada 2026 melalui penguatan berbagai program pendidikan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alokasi anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.
"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan sebesar 20 persen dalam APBN dan disalurkan melalui tiga jalur, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.
Meski realisasi anggaran pendidikan pada 2025 baru mencapai 19,1 persen dari total realisasi belanja negara, pemerintah optimistis porsi tersebut dapat memenuhi bahkan melampaui target pada 2026.
Menurut Purbaya, capaian yang belum menyentuh angka 20 persen dipengaruhi perubahan komposisi belanja negara selama tahun anggaran berjalan. Ketika belanja pada sektor lain meningkat, pemerintah harus menyesuaikan kembali besaran anggaran pendidikan agar tetap sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, penyesuaian program pendidikan tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan proses perencanaan dan implementasi yang matang.
"Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala. Yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen," kata Purbaya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran besar, mulai dari pembangunan sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, rehabilitasi sekolah, hingga pengadaan panel digital bagi sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tahun ini, modal LPDP direncanakan bertambah sekitar Rp25 triliun sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap sektor pendidikan.
Purbaya meyakini berbagai langkah tersebut akan memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan sekaligus memastikan alokasi anggaran pendidikan memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN. (P-Gio R)
