PRIORITAS, 11/9/26 (Jakarta): Bantuan sosial (bansos) akan disalurkan langsung oleh pemerintah ke rekening 50 juta warga miskin. Sementara rekening bagi penerima bansos akan disiapkan pemerintah dan ditargetkan mulai dibagikan pada kuartal I-2027.
Dikatakan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, penerima bansos tersebut merupakan kelompok masyarakat termiskin.
Untuk kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital sistem perlindungan sosial (perlinsos) pemerintah. Sistem digitalisasi bansos tersebut ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026.
Dikatakan Luhut, penyaluran bansos langsung ke rekening masyarakat merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat dilansir CNBC Indonesia, Kamis (10/9/26).
Tepat sasaran
Untuk skema tersebut diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan akses langsung kepada masyarakat yang berhak. Luhut menyebut pemerintah menyiapkan anggaran bansos tersebut dari berbagai sumber penghematan yang dilakukan melalui digitalisasi pemerintahan.
SElanjutnya ia memperkirakan digitalisasi berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp1.200 triliun. Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring dengan implementasi kebijakan.
"Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, angka itu bisa akan turun ke bawah," katanya.
Desil 1 dan 5
Dijelaskan Luhut, 50 juta warga yang akan menerima bansos tersebut berasal dari kelompok desil 1 hingga 5. Meski demikian, pemerintah masih melakukan pembenahan data untuk memastikan pengelompokan penerima bansos lebih akurat. "Saya kira desil 1 sampai sampai 5, desil 1 sampai 5," jelasnya.
Adapun digitalisasi bansos ini akan menggunakan sistem perlindungan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem tersebut mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, hingga sistem pembayaran digital.
Dikatakannya, pemerintah juga akan menggunakan verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan identitas penerima.
Sebagaimana sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengecek status maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi pemerintah.(P-*/am)
Ā
