Oleh: Agustinus “Jojo” Rahardjo
PRIORITAS, 6/9/26 (Batam): Ada ironi besar di Batam. Kota ini sering disebut sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia. Letaknya hanya sepelemparan batu dari Singapura dan Malaysia. Kapal-kapal dari negeri jiran datang dan pergi. Wisatawan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam sebagai tujuan akhir pekan: makan, berbelanja, menikmati spa, bermain golf, atau sekadar mencari suasana berbeda.
Batam adalah kota industri. Kota perdagangan. Kota investasi. Kota pariwisata.
Tetapi justru di kota yang seharusnya menjadi etalase Indonesia ini, dua persoalan dasar kembali mengemuka: air bersih dan sampah.
Ini bukan sekadar soal pelayanan publik.
Ini soal wajah Indonesia.
Air: persoalan yang tak boleh dianggap sekadar gangguan teknis
Beberapa waktu terakhir, keluhan mengenai pasokan air bersih di Batam kembali mencuat. Ombudsman RI bahkan sejak awal 2026 menyoroti buruknya layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam dan mencatat adanya sejumlah wilayah stress area yang pasokan airnya bermasalah, bahkan ada kawasan yang hanya mendapatkan aliran air beberapa jam dalam sehari.
Pada Agustus 2026, BP Batam sendiri mengakui bahwa kondisi cuaca dan minimnya curah hujan memberikan tekanan terhadap ketersediaan air baku. Waduk Nongsa, misalnya, mengalami penurunan volume akibat rendahnya curah hujan di daerah tangkapan air.
Tentu kita tidak boleh menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak bekerja.
Ada berbagai langkah yang dilakukan. Pada Maret 2026, BP Batam dan PT Air Batam Hilir bahkan menyatakan akan meningkatkan kapasitas suplai hingga 850 liter per detik untuk memperkuat pelayanan di wilayah yang mengalami tekanan air.
Tetapi pertanyaannya lebih mendasar: Mengapa persoalan air terus berulang di sebuah kota yang sejak lama diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi?
Batam bukan kota yang baru dibangun kemarin sore. Pertumbuhan penduduk, industri, kawasan permukiman, hotel, pusat perdagangan dan pariwisata seharusnya sudah menjadi variabel yang dihitung jauh-jauh hari dalam perencanaan kebutuhan air.
Jangan sampai pembangunan kawasan industri dan properti berlari jauh lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur air bakunya.
Dan lebih penting lagi, jangan hanya sibuk mencari tambahan air ketika waduk mulai surut. Hutan dan daerah tangkapan air harus diperlakukan sebagai bagian dari infrastruktur air.
Kalau kawasan resapan rusak, daerah tangkapan air menyusut, sementara pembangunan terus meluas, maka persoalan air bukan lagi semata-mata soal pipa dan instalasi pengolahan. Ia menjadi persoalan tata ruang dan keberanian pemerintah menjaga lingkungan.
Mahasiswa di Batam bahkan sudah menyuarakan kekhawatiran mengenai kondisi kawasan resapan dan meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan debit waduk, termasuk kemungkinan kaitannya dengan pembukaan lahan.
Ini pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.
Lalu datang persoalan kedua: sampah
Kalau persoalan air menyentuh kebutuhan paling dasar manusia, sampah menyentuh wajah kota.
Dan Batam sedang menghadapi persoalan yang tidak kecil.
Pemerintah Kota Batam menyebut timbulan sampah pada 2025 mencapai sekitar 1.300 ton per hari, seiring jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 1,3 juta jiwa.
Angka 1.300 ton sehari bukan angka kecil.
Bayangkan: setiap hari ada sekitar 1.300 ton sampah yang harus dikumpulkan, diangkut, diproses dan dibuang atau dimanfaatkan kembali.
Kalau sistemnya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kota, sampah akan mencari jalannya sendiri: ke pinggir jalan, lahan kosong, drainase, sungai, pesisir, bahkan laut.
Fakta ini menjadi sangat problematis bagi Batam. Sebab Batam bukan hanya kota yang dihuni masyarakat Indonesia.
Batam adalah kota yang dilihat oleh orang luar. Wisatawan dari Singapura dan Malaysia datang ke Batam bukan hanya membawa uang, tetapi juga membawa pengalaman pulang.
Mereka akan mengingat hotel tempat menginap. Mereka akan mengingat makanan yang lezat. Mereka akan mengingat pusat perbelanjaan. Tetapi mereka juga akan mengingat jalan yang kotor, tumpukan sampah, bau tak sedap, atau lingkungan yang tidak terawat.
Kesan buruk tidak membutuhkan waktu lama untuk terbentuk.
Ironisnya, peningkatan kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia justru sedang menjadi peluang ekonomi bagi Batam. Pemerintah Kota Batam mencatat wisata belanja dari negara tetangga semakin diminati.
Artinya, ketika wisatawan datang lebih banyak, kota harus semakin siap. Bukan hanya menyiapkan hotel, mal, restoran, tempat hiburan dan destinasi wisata. Tetapi juga toilet yang bersih. Air yang mengalir. Jalan yang bersih. Sistem persampahan yang bekerja.
Dan lingkungan yang membuat wisatawan berkata: “Saya ingin kembali ke Batam.”
Bukan: “Untung cuma akhir pekan.”
Jangan salahkan wisatawan
Ada satu hal yang juga harus diluruskan. Lonjakan aktivitas ekonomi dan wisatawan memang bisa menambah volume sampah. Tetapi jangan kemudian persoalan persampahan seluruhnya dilemparkan kepada wisatawan atau masyarakat.
Sampah adalah persoalan sistem. Kalau jumlah penduduk meningkat, kawasan komersial bertambah, industri berkembang dan wisatawan datang lebih banyak, maka kapasitas pengelolaan sampah memang harus naik secara proporsional.
Pemerintah sendiri mengakui kompleksitas persoalan ini. Bahkan Pemko Batam menyebut volume sampah berada pada kisaran 800 hingga 1.300 ton per hari dan sedang mengkaji pendekatan berbasis data dari hulu hingga hilir, termasuk kemungkinan pengembangan waste to energy.
Itu langkah yang patut diapresiasi. Tetapi Batam tidak punya banyak waktu untuk sekadar mengkaji.
Sampah terus diproduksi setiap hari. Hari ini kita berdiskusi, besok 1.300 ton sampah baru datang lagi. Karena itu, pembenahan harus bergerak dari sekadar mengangkut sampah menjadi membangun ekosistem pengelolaan sampah.
Mulai dari pemilahan dari sumber, pengurangan sampah, penguatan bank sampah, pengolahan organik, daur ulang, peningkatan armada, optimalisasi TPS dan TPA, sampai teknologi pengolahan sampah menjadi energi.
Tetapi teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan penegakan aturan. Dibutuhkan insentif. Dibutuhkan partisipasi masyarakat. Dan yang paling penting: kepemimpinan yang konsisten.
Batam tidak boleh hanya hebat di kawasan industri
Selama ini kita bangga melihat Batam sebagai pusat industri dan investasi. Itu memang layak dibanggakan.
Tetapi ukuran kemajuan kota bukan hanya berapa banyak investasi masuk. Bukan hanya berapa banyak hotel dibangun.
Bukan hanya berapa banyak mal berdiri. Bukan hanya berapa banyak kapal membawa wisatawan dari Singapura.
Kota maju adalah kota yang mampu menyediakan kebutuhan dasar warganya secara layak. Air bersih adalah hak dasar. Kebersihan lingkungan adalah kewajiban pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat, BP Batam dan Pemko Batam harus duduk bersama dengan satu agenda yang lebih besar: menjamin Batam tidak tumbuh secara ekonomi dengan mengorbankan kualitas hidup.
Harus ada master plan air jangka panjang yang benar-benar mengikuti proyeksi pertumbuhan penduduk, industri dan pariwisata. Harus ada perlindungan serius terhadap daerah tangkapan air. Harus ada audit menyeluruh terhadap jaringan distribusi dan titik-titik rawan gangguan.
Untuk sampah, target pengurangan dan pengolahan harus dibuat terukur. Berapa ton sampah yang dikurangi? Berapa yang didaur ulang? Berapa yang diolah? Berapa yang masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA)? Dan berapa lama daya tampung TPA masih mampu bertahan?
Semua harus transparan. Sebab masyarakat tidak membutuhkan sekadar slogan “Batam bersih” atau “Batam maju”. Masyarakat membutuhkan air yang mengalir ketika membuka keran dan lingkungan yang bersih ketika membuka pintu rumah.
Jangan sampai Singapura melihat kita dari balik tumpukan sampah
Batam memiliki posisi yang sangat strategis. Dari Batam, Indonesia hanya berjarak sangat dekat dari Singapura dan Malaysia. Ini sekaligus berkah dan tantangan. Karena keberhasilan Batam akan menjadi kebanggaan Indonesia.
Tetapi kegagalannya juga akan terlihat sangat jelas. Jangan sampai wisatawan dari Singapura datang ke Batam membawa dolar Singapura, tetapi pulang membawa cerita tentang krisis air. Jangan sampai mereka datang menikmati kuliner dan belanja, tetapi memotret tumpukan sampah. Jangan sampai kita sibuk mempromosikan Batam sebagai destinasi wisata kelas dunia, sementara persoalan paling mendasar—air dan sampah—belum selesai.
Batam harus menjadi etalase Indonesia yang membanggakan. Bukan etalase yang ditata indah dari depan, tetapi berantakan di belakang. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah kota tidak diuji ketika investor datang membawa uang. Kemajuan diuji ketika satu juta lebih penduduknya membuka keran air dan membuang sampah—dan pemerintah mampu memastikan keduanya ditangani dengan baik.
Batam berada di garis depan. Jangan biarkan yang terlihat dari garis depan justru krisis air dan gunungan sampah.
Batam harus menjadi wajah Indonesia yang membuat tetangga iri karena kemajuannya—bukan prihatin karena persoalan dasarnya.
