Oleh: Dimas Suryo, pengamat masalah sosial dan ekonomi di Kepulauan Riau
Jangan Terlalu Cepat Kaget. Pertumbuhan Ekonomi Bukan Berarti Semua Warga Mendadak Sejahtera
PRIORITAS, 11/9/26 (Batam): Eks Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Billy Mambrasar yang kini menjabat tenaga ahli bidang investasi di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) membuat posting mengejutkan di media sosialnya.
Dalam unggahannya di Instagram, Billy membuat judul ‘Kaget! pertumbuhan ekonomi kota Batam salah satu yang tertinggi se- Asia Tenggara, Dewan Ekonomi Nasional Singapura temui BP Batam’.
Billy yang juga anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menilai, banyak gebrakan yang membuat bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional sangat tinggi, tapi juga masuknya investasi asing yang besar ke Kota Batam ini.
Sebagai Peneliti Kebijakan Ekonomi dan Dosen Perdagangan Internasional Politeknik Negeri Batam, sekaligus Tenaga Ahli Investasi BP Batam, Billy melihat momentum pertumbuhan Batam saat ini jangan jadi persaingan antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia.
”Tetapi harus menjadi momen kolaborasi untuk meningkatkan Kawasan ekonomi Regional Asia Tenggara yang dapat menyaingi Eropa, Timur tengah dan wilayah lain,” kata pria 38 tahun itu.
Tapi sebentar dulu. Kaget? Boleh. Tapi setelah rasa kaget reda, sebaiknya kita membaca angka-angkanya dengan kepala dingin. Sebab dalam urusan ekonomi, angka pertumbuhan memang penting. Tetapi angka pertumbuhan bukanlah seluruh cerita.
Pertanyaan yang jauh lebih penting justru: pertumbuhan itu dinikmati siapa? Apakah sampai ke buruh pabrik? Pedagang kecil? Nelayan? Pekerja informal? Masyarakat di pulau-pulau hinterland? Atau pertumbuhan itu lebih banyak berhenti di neraca perusahaan, kawasan industri, investasi, properti dan laporan pemerintah?
Batam memang tumbuh cepat
Mari kita mulai dengan memberikan apresiasi yang memang pantas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Batam pada 2025 tumbuh 6,76 persen. PDRB Batam mencapai sekitar Rp253,64 triliun atas dasar harga berlaku. Angka pertumbuhan itu meningkat dari 6,69 persen pada 2024. PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto, yaitu jumlah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah atau daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode tertentu, biasanya selama satu tahun.
Bahkan pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,49 persen secara tahunan. Industri pengolahan menjadi salah satu mesin utama, dengan kontribusi sekitar 57 persen terhadap PDRB.
Investasinya juga besar. BP Batam mencatat realisasi investasi 2025 mencapai Rp69,3 triliun berdasarkan metode bottom-up yang digunakan BP Batam, atau Rp44,01 triliun berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Pada semester I 2026, investasi Batam berdasarkan metode bottom-up bahkan sudah mencapai Rp38,97 triliun. Jadi, kalau mau mengatakan Batam adalah salah satu mesin ekonomi Indonesia, itu bukan klaim kosong.
Batam memang sedang berlari. Tetapi kemudian muncul pertanyaan berikutnya: Apakah karena Batam berlari cepat, seluruh warganya ikut berlari? Nah, di sinilah persoalannya.
Benarkah “salah satu yang tertinggi se-Asia Tenggara”?
Klaim ini perlu hati-hati. Sebab membandingkan pertumbuhan ekonomi sebuah kota dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN saja sudah tidak sepenuhnya apple to apple.
Batam adalah kota. Singapura adalah negara-kota. Vietnam adalah negara. Malaysia adalah negara. Indonesia adalah negara.
Namun kalau sekadar ingin mendapatkan gambaran regional, klaim ‘tertinggi se-Asia Tenggara’ juga tidak cukup kuat.
Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 8,02 persen pada 2025, jauh di atas pertumbuhan Batam yang 6,76 persen. Singapura tumbuh sekitar 4,8 persen pada 2025. Malaysia sekitar 5,2 persen, sementara Thailand sekitar 2,4 persen dan Filipina 4,4 persen.
Artinya, Batam memang tumbuh tinggi. Tetapi mengatakan Batam sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara memerlukan basis pembanding yang jelas: kota apa saja yang dibandingkan, periode apa, indikator apa, dan apakah metodologinya sama?
Kalau tidak, kalimat tersebut berisiko menjadi sekadar marketing ekonomi. Apalagi ketika disampaikan oleh seorang pejabat yang memang bertugas di bidang investasi.
Investor tentu senang mendengar Batam tumbuh tinggi. Tetapi publik berhak mendapatkan cerita yang lebih lengkap.
Ada pertumbuhan. Ada kemiskinan.
Menariknya, di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah juga mencatat angka kemiskinan Batam turun menjadi 3,81 persen pada 2025, dari 4,85 persen pada 2024. Pemerintah menyebutnya sebagai angka terendah dalam lima tahun terakhir.
Ini kabar baik. Sungguh. Tetapi jangan berhenti di sana. Sebab angka kemiskinan bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.
Ada kualitas pekerjaan. Ada tingkat upah. Ada pengangguran. Ada biaya hidup. Ada ketimpangan. Ada akses rumah layak. Ada akses air bersih. Ada pendidikan. Ada kesehatan. Dan ada rasa aman.
Pemerintah Kota Batam sendiri menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka pada 2025 masih berada di 7,57 persen.
Jadi kita memiliki sebuah paradoks menarik: Ekonomi tumbuh 6,76 persen, investasi melonjak, tetapi masih ada sekitar 7,57 persen angkatan kerja yang menganggur.
Ini bukan berarti pertumbuhan Batam gagal. Sama sekali bukan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah dua hal yang berhubungan, tetapi tidak identik.
Batam bukan hanya kawasan industri
Ada kecenderungan melihat Batam dari jendela gedung investasi. Dari kawasan industri. Dari pelabuhan. Dari data centre. Dari ekspor. Dari investasi Singapura. Dari nilai triliunan rupiah.
Semua itu penting. Tetapi Batam juga punya wajah lain. Ada masyarakat Rempang yang selama beberapa tahun terakhir berhadapan dengan persoalan relokasi dan legalitas lahan. Pada Mei 2025 saja, Pemerintah Kota Batam masih menerima aspirasi sekitar 50 warga Rempang terkait dinamika pembangunan, relokasi dan legalitas lahan.
Artinya, pembangunan ekonomi Batam masih mempunyai pekerjaan rumah dalam memastikan bahwa investasi dan pembangunan tidak hanya menghadirkan nilai ekonomi, tetapi juga rasa keadilan.
Pembangunan yang baik bukan hanya soal berapa triliun investasi yang masuk. Pembangunan juga soal apakah warga yang berada di atas tanah pembangunan merasa aman terhadap masa depannya.
Batam juga menghadapi problem sosial yang tidak kecil
Batam adalah kota industri dan perdagangan yang sangat terbuka. Keterbukaan itu menjadi kekuatan. Tetapi sekaligus menjadi kerentanan.
Kota yang berada di jalur perdagangan internasional, dekat Singapura dan Malaysia, tentu menghadapi tantangan serius soal narkotika, perdagangan orang, perjudian, penipuan digital dan berbagai kejahatan lintas negara.
Pada Juli 2025, misalnya, Kantor Staf Presiden bersama Pemko Batam melakukan rapat koordinasi dan verifikasi lapangan khusus terkait pemberantasan narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Batam.
Soal judi online pun bukan cerita kecil. Pada Mei 2026, Polresta Barelang menetapkan tiga tersangka dalam kasus pengelolaan situs judi online dengan sistem waralaba dari perusahaan induk di Filipina.
Pemko Batam sebelumnya juga menyebut pemerintah pusat telah memblokir 23.929 rekening yang terindikasi terkait transaksi judi online, seraya mengakui dampaknya terhadap masyarakat. Maka menjadi agak terlalu sederhana kalau wajah Batam hanya dipotret sebagai: investasi naik → ekonomi tumbuh → Batam hebat. Tidak sesederhana itu.
Pertumbuhan ekonomi bukan otomatis trickle down
Inilah yang seharusnya menjadi diskusi. Teori lama mengatakan pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan efek rembesan atau trickle down effect: investasi masuk, perusahaan tumbuh, lapangan kerja tercipta, pendapatan naik, kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat.
Tetapi dalam praktik, efek itu tidak otomatis. Kita harus bertanya: Berapa banyak investasi yang menciptakan pekerjaan berkualitas? Berapa besar tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa rata-rata kenaikan upah riil pekerja? Berapa banyak UMKM lokal masuk ke rantai pasok industri? Berapa besar belanja perusahaan yang benar-benar berputar di ekonomi lokal?
Apakah pekerja lokal naik kelas menjadi tenaga terampil? Apakah masyarakat di hinterland -pulau-pulau lain di luar Batam sebagai pulau utama- ikut menikmati pertumbuhan?
Apakah investasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau hanya meningkatkan nilai tanah dan properti? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar membandingkan angka pertumbuhan dengan kota atau negara lain.
Bahkan pemerintah sendiri mengakui masih ada pekerjaan rumah
Yang menarik, ketika DPRD Kota Batam membahas RPJMD 2025–2029, sejumlah persoalan makro pembangunan justru masih dicatat.
Di antaranya kesenjangan kesejahteraan dan perlindungan sosial, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, infrastruktur berkelanjutan, serta persoalan lingkungan dan persampahan.
Jadi jangan sampai publik mendapatkan dua cerita yang bertolak belakang.
Cerita pertama: “Batam sedang luar biasa hebat.”
Cerita kedua, yang tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah sendiri: “Masih ada kesenjangan kesejahteraan, persoalan SDM, lingkungan, persampahan dan tata kelola.”
Keduanya bisa benar secara bersamaan. Dan justru di situlah kompleksitas pembangunan Batam.
Jadi, apakah Billy salah?
Tidak tepat kalau langsung mengatakan Billy salah.
Batam memang tumbuh tinggi. Investasi memang meningkat. Batam memang memiliki posisi strategis di Asia Tenggara.
Bahkan Singapura sendiri sangat berkepentingan dengan kawasan Batam-Bintan-Karimun. Singapore Economic Development Board menyebut BBK sebagai kawasan yang berpotensi menjadi basis manufaktur yang terdiversifikasi dan tangguh bagi perusahaan global. Pada semester I 2025, Singapura menyumbang sekitar 69 persen FDI Batam.
Jadi optimismenya punya dasar. Yang patut dikritisi adalah cara membaca keberhasilan. Seorang pejabat investasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: “Berapa banyak investasi yang masuk?”
Tetapi juga: “Berapa banyak manfaat investasi yang tinggal di Batam?” Ini dua pertanyaan yang berbeda.
Batam tidak membutuhkan sekadar angka yang tinggi
Batam membutuhkan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan yang membuat buruh naik kelas. Pertumbuhan yang membuat UMKM masuk rantai pasok industri.
Pertumbuhan yang membuat anak-anak Batam mendapatkan pendidikan berkualitas. Pertumbuhan yang membuat masyarakat Rempang merasa menjadi bagian dari masa depan Batam, bukan korban dari masa depan Batam.
Pertumbuhan yang membuat masyarakat hinterland mendapatkan infrastruktur dan pelayanan publik yang setara. Pertumbuhan yang membuat narkoba, TPPO dan perjudian semakin sulit berkembang. Dan pertumbuhan yang membuat seorang pekerja tidak hanya punya pekerjaan, tetapi mempunyai penghidupan yang layak.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak makan PDRB. Masyarakat tidak membayar listrik dengan angka investasi. Masyarakat tidak menyekolahkan anak dengan persentase pertumbuhan ekonomi.
Mereka membutuhkan pendapatan, pekerjaan, rumah, pendidikan, kesehatan, keamanan dan masa depan. Maka kalau benar ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen, kita patut mengapresiasinya. Tetapi jangan berhenti bertepuk tangan.
Mari bertanya lebih jauh: 6,76 persen itu tumbuh di mana? Tumbuh dari siapa? Dinikmati oleh siapa?
Dan yang paling penting: Apakah pertumbuhan Batam sudah benar-benar sampai ke lapisan masyarakat paling bawah?
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan ketika pemerintah mampu membuat investor berkata, “Batam menarik.”
Ukuran keberhasilan yang lebih tinggi adalah ketika warga Batam sendiri berkata: “Batam semakin enak untuk hidup.”
Di situlah sesungguhnya pertumbuhan ekonomi menemukan maknanya.
