PRIORITAS, 9/9/26 (Jakarta): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan, penguatan keamanan siber menjadi pilar krusial dalam menghadapi Pemilu 2029. Seiring dengan meluasnya pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan pemilu, pelindungan data kini menjadi prioritas utama demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam acara sinergi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/9/26).
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa keamanan digital tidak boleh lagi dipandang sebelah mata atau hanya dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
"Keamanan digital merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan, bagian dari manajemen risiko, bagian dari perlindungan data dan informasi, serta bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu," ujar Bagja.
Antisipasi serangan siber mulai 2027
Menurut Bagja, transformasi digital memang membuat pengawasan pemilu menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan efektif hingga ke pelosok negeri. Namun, sistem yang terbuka ini juga memperbesar celah ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas data dan kredibilitas lembaga.
Bawaslu menargetkan sistem pertahanan digital yang solid sudah harus siap sebelum tahun 2027. Hal ini dikarenakan tahapan awal menuju Pemilu 2029 diprediksi sudah mulai berjalan pada tahun tersebut.
Berbekal pengalaman menghadapi berbagai serangan siber pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, Bawaslu menilai kerja sama dengan BSSN mutakhir dilakukan sejak dini.
"Kerja sama Bawaslu dan BSSN menjadi penting untuk mewujudkan tujuan Bawaslu tahun 2025-2029, yaitu pengawasan pemilu yang aksesibel, transparan, dan kredibel melalui kemanfaatan teknologi informasi yang seiring dengan penguatan keamanan siber," tambahnya.
Strategi penguatan keamanan digital Bawaslu
Untuk membentengi sistem dari peretasan dan kebocoran data, Bawaslu akan menerapkan pendekatan pencegahan (preventive approach) dengan mengidentifikasi potensi kerawanan sedini mungkin.
Langkah menyeluruh yang akan dilakukan meliputi beberapa fokus utama, yaitu penguatan tata Kelola dengan menyusun regulasi internal yang ketat terkait keamanan siber, dan deteksi dini dengan melakukan pemantauan aktivitas mencurigakan pada sistem digital secara real-time.
Selain itu, deteksi dini juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi dengan mengasah keahlian teknis staf komputer dan data Bawaslu, serta edukasi internal yaitu membangun kesadaran (awareness) keamanan digital di seluruh jajaran pegawai.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Bawaslu dan BSSN resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini berfokus pada sinergi pengawasan serta pengamanan siber dan sandi, baik untuk Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. (P-Ant/ht)
