PRIORITAS, 26/8/26 (Jakarta): Bea Cukai Watch (BCW) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengembangkan penyidikan dugaan suap terkait importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). BCW menyampaikan apresiasi itu setelah KPK melakukan penahanan terhadap pejabat Bea Cukai, Gatot Heroe Hernanda, dalam pengembangan perkara yang berkaitan dengan dugaan suap importasi dan Blueray Cargo.
BCW menilai penahanan tersebut menunjukkan penyidikan perkara masih terus berkembang. Karena itu, proses hukum kiranya perlu pengawalan hingga seluruh konstruksi perkara terungkap berdasarkan fakta dan alat bukti.
Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan, KPK perlu dukungan untuk menelusuri perkara secara menyeluruh, termasuk aliran dana, pola hubungan antara pihak swasta dan pejabat, serta pihak lain yang berdasarkan alat bukti yang memiliki keterkaitan.
“Kami mengapresiasi KPK yang terus mengembangkan perkara ini. Penahanan tersangka baru menunjukkan proses pengungkapan belum berhenti. BCW berharap KPK terus mengikuti fakta dan alat bukti ke mana pun mengarah, tanpa pandang jabatan,” kata Jimmy di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo Nomor 123, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
BCW minta telusuri aliran dana
Menurut BCW, perkara dugaan suap importasi tersebut tidak cukup hanya melihatnya dari sisi pertanggungjawaban individu. Kasus itu juga perlu kajian dari perspektif tata kelola kepabeanan dan efektivitas pengawasan internal.
Apabila proses hukum menemukan pola hubungan antara perusahaan jasa pengurusan impor dengan sejumlah pejabat, kata Jimmy, perlu penelitian apakah persoalan tersebut merupakan tindakan individual atau berkaitan dengan kelemahan sistem pengawasan yang lebih luas.
“Jangan sampai perkara berhenti pada siapa yang menerima dan siapa yang memberi. Publik juga perlu mengetahui bagaimana praktik seperti ini bisa terjadi. Adakah celah sistemnya? Apakah ada pihak lain yang mengetahui, membiarkan, memfasilitasi atau turut menikmati apabila memang ada temuan alat buktinya,” ujar Jimmy.
BCW kemudian mendorong KPK menelusuri secara menyeluruh aliran dana dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap pihak yang muncul dalam penyidikan, dakwaan, kesaksian maupun fakta persidangan, menurutnya, perlu pendalaman secara proporsional jika memiliki relevansi dengan konstruksi perkara.
Namun, BCW mengingatkan bahwa munculnya nama seseorang dalam proses penyidikan atau persidangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
“BCW tidak ingin mendahului proses hukum atau menunjuk siapa yang harus menjadi tersangka. Itu kewenangan KPK berdasarkan alat bukti. Tetapi kalau ada fakta, aliran dana, komunikasi atau keterangan yang relevan, tentu harus ada penelusuran sampai terang,” tegas Jimmy.
Bukan sekadar persoalan oknum
BCW menilai pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di tingkat tertentu apabila menemukan keterlibatan pihak lain. Selain proses hukum, perkembangan perkara Blueray Cargo juga, menurut Jimmy, perlu menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan dan DJBC untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal.
Evaluasi tersebut, menurut BCW, perlu mencakup mekanisme pelayanan importasi, hubungan petugas dengan importir maupun forwarder. Demikian juga terkait manajemen risiko, pemberian fasilitas kepabeanan, dan pengawasan internal. Selain itu, juga sistem deteksi terhadap pola transaksi atau pelayanan yang tidak wajar.
“Kalau yang terseret hanya satu orang, mungkin kita bisa berbicara tentang oknum. Tetapi ketika perkara berkembang dan menyentuh beberapa pihak, pertanyaan mengenai sistem menjadi relevan. Apakah pengawasan internal cukup kuat untuk mendeteksi pola seperti ini sejak awal?” kata Jimmy.
BCW berpandangan penegakan hukum oleh KPK dan perbaikan tata kelola oleh Kementerian Keuangan harus berjalan beriringan. Dengan demikian, pengusutan perkara tidak hanya menghasilkan penindakan terhadap pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga mendorong perbaikan sistem agar celah serupa tidak kembali terjadi.
BCW akan kawal perkembangan perkara
BCW menyatakan akan terus mengikuti perkembangan perkara berdasarkan informasi resmi KPK, fakta persidangan, dokumen hukum, serta sumber informasi lain yang dapat diverifikasi.
Pemantauan tersebut juga akan menjadi bagian dari kajian BCW mengenai integritas dan tata kelola kepabeanan di Indonesia.
BCW berharap pengungkapan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka yang telah dilakukan apabila masih terdapat fakta dan alat bukti yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Kita harus memberikan ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional. Pada saat yang sama, masyarakat sipil berkepentingan mengawal agar perkara sebesar ini benar-benar dituntaskan,” ujar Jimmy.
“Pesan BCW sederhana: ikuti uangnya, ikuti alat buktinya, dan ikuti pertanggungjawabannya sampai ke mana pun mengarah. Tidak boleh ada yang dilindungi, tetapi juga tidak boleh ada yang dihakimi tanpa bukti,” tutup Jimmy. (P-*r/sm)
