PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Secara resmi, pihak Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan keabsahan Surat Keterangan (Suket) ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun gugatan yang diajukan HM Subhan tersebut diputus oleh MA pada Jumat (30/10/26) dengan amar putusan mengabulkan kasasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," tulis amar putusan yang disidangkan Hakim Ketua Yulius, dengan hakim anggota Hari Sugharto, Maftuh Effendi, dan Michael Renaldy Zein, dikutip dari laman PTUN-jakarta.go.id, hari ini.
Ada empat gugatan
Diketahui, dalam data umum perkara nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, Subhan disebut mendaftar perkara pada 19 Februari 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Kemudian, terdapat empat gugatan yang diminta oleh Subhan dengan tergugat ialah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak yang mengeluarkan Suket Gibran.
Dan yang Pertama, mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
Lalu yang Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Selanjutnya Ketiga, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Dan yang Terakhir, atau Keempat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Begini perjalanan gugatan
Sementara itu, dalam gugatannya, PTUN mengeluarkan putusan pada Kamis, 21 Mei 2026 dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Lalu, Subhan juga dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.
Tetapi, Subhan tak menyerah, ia kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) pada 29 Mei 2026 dan menyerahkan memori banding pada 2 Juni 2026.
Adapun oerkara banding ini tak membuahkan hasil, PT TUN Jakarta mengeluarkan putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan yang dikeluarkan PTUN.
Juga Subhan kembali dihukum membayar biaya perkara tingkat kedua sejumlah Rp250.000.
Namun, lagi-lagi Subhan tak menyerah, setelah dua kali kalah, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Pada laman PTUN-Jakarta, berkas kasasi yang diajukan Subhan dikirim pada Selasa, 22 September 2026 dengan nomor penerimaan 3449/PAN.W2.TUN1/HK.02.7/ IX/2026.
Lalu upaya terakhirnya ini kemudian dikabulkan MA. Dimana, MA menganulir putusan PTUN dan PT TUN lewat amar Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti.
Selain itu, menurit Kompas.com, MA juga mengambil alih perkara dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan putusan tersebut diberi nomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan pada Jumat (30/10/26). (P-*/jr)
