PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Ya, akhirnya nantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya mencabut gugatan dan walk out atau keluar dari sidang
kasus surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/26) kemarin.
Alasan dia cabut gugatan dan aksi walk out itu pun baru dimuatnya di akun pribadi resmi di Instagram beberapa jam kemudian.
"Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran," tulis Denny, dikutip Kamis kemarin
Alasan walk out
Dia lalu mengungkap alasannya walk out karena pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang bisa menjadi dasar terbitnya Suket untuk Gibran.
"Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket," tulis Denny lagi.
"Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?" Denny menutup status di akunnya tersebut.
Diajukan 15 Juli 2926
Sementara itu, dari situs resmi PTUN, gugatan terhadap Suket penyetaraan pendidikan Gibran diajukan pada 15 Juli 2026.
Di kasus ini, pihak penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana sementara tergugat ialah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Adapun petitum penggugat yakni meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.
Sebagaimana CNN Indonesia dan Warta Ekonomi menulis, Surat Keputusan Nomor 9149 itu jadi dasar penilaian administratif yang digunakan KPU RI saat memeriksa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. (P-*/man)
