PRIORITAS, 7/11/26 (Jakarta): Saat dirinya dimintai tanggapan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan proses verifikasi dokumen persyaratan peserta pemilu telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya Afifuddin menyatakan, KPU siap memberikan penjelasan melalui mekanisme persidangan apabila muncul gugatan baru terkait proses verifikasi tersebut.
"KPU sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan, itu saja intinya. Kalau kami bekerja sesuai aturan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti jika ada gugatan lain, akan dijelaskan di persidangan," tegas Afifuddin di sela-sela peringatan HUT ke-73 KPU di Jakarta, Sabtu (7/11/26) tadi.
Belum menerima salinan lengkap putusan MA
Kemudian, Afifuddin mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan mengenai substansi putusan MA terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Disebutnya, KPU belum menerima salinan lengkap putusan tersebut sehingga belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh.
Pada proses tersebut, KPU menggunakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan instansi berwenang sebagai dasar penilaian administratif. Pihak KPU menyatakan dokumen itu diperlakukan sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan selama belum dibatalkan oleh pihak berwenang.
Lalu, MK dalam pertimbangan putusannya menekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam pemeriksaan dokumen persyaratan calon untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data.
Kesiapan KPU memberikan masukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu
Selain membahas persoalan verifikasi, Afifuddin menyampaikan kesiapan KPU untuk memberikan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dikatakan, KPU terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR mengenai rencana perubahan aturan penyelenggaraan Pemilu.
Dalam hal ini, KPU akan menyampaikan berbagai pengalaman dan evaluasi teknis sebagai bahan pertimbangan pembentuk undang-undang. "Nantinya pasti ada semacam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas atau menyampaikan masukan KPU terkait rencana revisi undang-undang dari perspektif penyelenggara Pemilu," ujarnya lagi.
Beban kerja penyelenggara Pemilu
Adapun salah satu persoalan yang menjadi perhatian KPU adalah beban kerja penyelenggara pemilu.
Karenanya Afifuddin menilai desain kepemiluan mendatang perlu mempertimbangkan pembagian tugas yang lebih rasional, terutama bagi petugas di lapangan dan badan penyelenggara sementara atau badan ad hoc.
Lewat revisi UU Pemilu, KPU berharap sistem penyelenggaraan Pemilu dapat dirancang lebih efektif tanpa membebani petugas secara berlebihan.
Jemungkinan penambahan jumlah anggota KPU
Juga Afifuddin menanggapi usulan Komisi II DPR mengenai kemungkinan penambahan jumlah anggota KPU. Afifuddin menegaskan keputusan mengenai jumlah komisioner sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Karenanya KPU, kata dia, akan mengikuti ketentuan yang nantinya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. "Kami ikut undang-undang mengatur seperti apa saja. Kalau diatur seperti itu, ya monggo saja," ujarnya, dikutip media.
Diberitakan juga oleh Beritasatu.com, peringatan HUT ke-73 KPU tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizami Karsayuda. Selanjitnya KPU menyatakan siap berpartisipasi dalam pembahasan revisi UU Pemilu, khususnya dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan teknis dan tantangan yang dihadapi penyelenggara di lapangan. (P-*/sel)
