PRIORITAS, 8/4/26 (Jakarta): Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang merampungkan rancangan akhir pembiayaan haji 2026, seiring adanya potensi lonjakan biaya penyelenggaraan hingga 50 persen. Kenaikan ini dipicu dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memengaruhi stabilitas geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pemerintah kini masih menjajaki berbagai alternatif sumber pendanaan guna mengantisipasi kenaikan biaya tersebut.
"Hari Jumat lalu sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya. Tetapi nanti ada rapat kabinet, nanti setelah itu akan kita pastikan dari mana sumber-sumbernya," kata Irfan kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (8/4/26).
Irfan menekankan, skema pembiayaan yang sedang disusun tidak akan memberatkan jemaah haji. Pemerintah berupaya mencari jalan keluar agar lonjakan biaya tidak langsung dibebankan kepada calon jemaah.
Ia juga memastikan tidak ada rencana menerapkan subsidi silang dari jemaah tahun berikutnya, termasuk jemaah haji 2027, untuk menutup kenaikan biaya tahun ini.
"Kalau artinya kalau biaya sekarang ini dibebankan kepada jemaah tahun depan, saya kira enggak. Saya kira enggak," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyalurkan dana cadangan jika diminta oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Meski begitu, Fadlul menegaskan bahwa pemanfaatan dana cadangan tersebut harus melalui pembahasan lebih lanjut, mengingat sumbernya berasal dari setoran calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
"Nah pertanyaannya apakah jemaah tunggunya berkenan? Apakah pemerintahnya juga berkenan? Ataukah Komisi VIII sebagai perwakilan rakyat berkenan? Itu kan kita ikut perintah saja bagaimana instruksinya ke depan itu kita akan sesuaikan," imbuh Fadlul. (P-*r/Zamir Ambia)
