PRIORITAS, 5/6/25 (Batam): Badan Pengusahaan (BP) Batam kini menyederhanakan proses perizinan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mencapai target nasional 10 persen.
Langkah ini disampaikan oleh tiga Deputi BP Batam, yakni Fary Francis (Investasi dan Pengusahaan), Mouris Limanto (Infrastruktur), dan Sudirman Saad (Kebijakan Strategis dan Perizinan) dalam diskusi bersama pelaku usaha dan investor, di Ruang Balairungsari BP Batam.
“BP Batam sedang menyusun solusi atas persoalan investasi, agar proses perizinan menjadi lebih cepat, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Fary seperi informasi yang diterima dari BP Batam, Kamis (5/6/25).
Beberapa langkah strategis yang disiapkan BP Batam antara lain, penghapusan kewajiban Fatwa Planologi dan Izin Pematangan Lahan, alih kewenangan perizinan dari Kementerian/Lembaga (K/L) ke BP Batam, dashboard pengaduan real-time untuk pelaku usaha, dan layanan terpusat One Stop Service BP Batam dan Pemko Batam.
Langkah ini disambut positif oleh para pelaku usaha, termasuk Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan, yang menyebut penyederhanaan izin sebagai “terobosan luar biasa”.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Pemko Batam, Polda Kepri, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, dan pimpinan asosiasi lainnya. (P-Jeff K)
