PRIORITAS, 7/7/26 (Jakarta): Sensus Ekonomi 2026 kembali digelar sebagai pendataan nasional yang berlangsung setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini mencakup seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Selain itu, pendataan berlangsung secara nasional mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Proses ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat.
Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga kerahasiaan data. Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan pelaku usaha akan dilindungi.
Ia menyampaikan jaminan tersebut dalam kegiatan sosialisasi yang dipantau di Jakarta. Ia juga menekankan bahwa perlindungan data merupakan kewajiban hukum bagi BPS.
“Saya menjamin bahwa data yang nanti diberikan dijamin kerahasiannya, karena BPS ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, harus dijaga (kerahasiaan data),” kata Kadarmanto.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa petugas sensus telah melalui pelatihan khusus. Pelatihan tersebut mencakup etika pendataan dan materi pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan profesional. Selain itu, pendekatan yang tepat diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ia kemudian menjelaskan cakupan sensus yang sangat luas. Pendataan mencakup seluruh unit usaha dari berbagai sektor ekonomi.
“Yang dicakup termasuk berbagai usaha dari yang mikro, kecil, menengah, sampai dengan besar, ada warung, toko, bengkel, UMKM, sampai perusahaan besar. Yang di mal-mal, kemudian yang di kantor-kantor, di pusat-pusat perkantoran. Ini semua menjadi bagian dari gambaran ekonomi,” ujar Kadarmanto.
Selanjutnya, ia menekankan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Data yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kebijakan tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur maupun program pendukung usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperoleh lingkungan bisnis yang lebih kondusif.
Di sisi lain, ia juga menyoroti dampak bagi masyarakat luas. Ia menilai pertumbuhan dunia usaha akan membuka peluang kerja dan memperkuat ekonomi daerah.
Selain itu, informasi pasar akan menjadi lebih jelas. Kondisi ini dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih sehat.
“Partisipasi di dalam sensus sangat berarti untuk menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, karena data 10 tahun sekali inilah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah,” tutur Kadarmanto.
Sebagai tambahan, ia menilai data sensus juga mendukung posisi Jakarta sebagai kota global. Data yang akurat akan memperkuat perencanaan pembangunan jangka panjang.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif. Partisipasi ini dinilai menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. (P-Khalied M)
