PRIORITAS, 6/7/26 (Jakarta): OJK meyakini Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjaga kerahasiaan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau memastikan terlebih dahulu identitas petugas sensus agar terhindar dari potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami yakin bahwa kalau dari BPS pasti mereka mempunyai standar dan kami percaya kredibilitas dari BPS dalam melaksanakan sensus tersebut. Namun demikian, tidak kita pungkiri bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (6/7/26).
Friderica menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci hingga ke tingkat yang lebih spesifik.
Sehubungan dengan itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS agar hasil sensus dapat merepresentasikan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.
Ia menjelaskan, data yang dihimpun melalui sensus tersebut juga penting bagi OJK untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, termasuk perkembangan ekonomi di berbagai wilayah, sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Friderica menegaskan keyakinannya, BPS memiliki kredibilitas serta sistem yang memadai untuk menjaga kerahasiaan data para responden selama pelaksanaan sensus.
Menurutnya, keyakinan tersebut juga didukung oleh pengalaman OJK yang telah beberapa kali bekerja sama dengan BPS, termasuk dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Dari kolaborasi tersebut, OJK menilai metodologi, mekanisme pelaksanaan di lapangan, hingga standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan BPS dijalankan secara ketat.
Tetap berwaspada
Kendati demikian, Friderica tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya oknum yang mengaku sebagai petugas BPS untuk menyalahgunakan data.
Karena itu, masyarakat disarankan terlebih dahulu memverifikasi identitas petugas, mengecek kartu pengenal yang dibawa, serta mengonfirmasi kepada ketua RT atau RW bila diperlukan sebelum memberikan informasi atau data yang diminta.
“Lagi-lagi, kuncinya adalah masyarakat waspada. Harus cross-check dulu ini benar tidak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya, mereka (petugas lapangan dari BPS) kalau datang itu biasanya menghubungi RT/RW dan sebagainya,” ucap Friderica.
Sebagai informasi, BPS saat ini sedang menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026. Lembaga tersebut menegaskan, seluruh data yang diperoleh selama pelaksanaan sensus hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik serta dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat berada di Palembang pada Minggu (28/6/26), menyampaikan, masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia memastikan data yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
Menjadi landasan bagi pemerintah
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Senada dengan itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir menyerahkan data kepada petugas sensus. Ia memastikan BPS berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Pendataan dilakukan melalui beberapa metode. Setelah tahap pendataan mandiri secara daring berlangsung pada Mei-Juni 2026, BPS melanjutkan pendataan langsung (door-to-door) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk menjangkau masyarakat yang belum mengisi data,” ucap Dadang. (P-*r/Zamir Ambia)
