PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 aturan barunya telah dikeluaran oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Lewat ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan batas gaji pekerja yang berhak menerima bantuan hingga Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Pada Permenaker tersebut ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, program BSU merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi.
"Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (30/10/26).
Sebagaimana aturan terbaru, pekerja yang berhak menerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Tak hanya itu, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Sementara itu, batas gaji atau upah penerima BSU ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK.
Pihak Kemnaker menjelaskan, gaji yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data lembaga tersebut. Komponen upah yang diperhitungkan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Hanya saja, terdapat penyesuaian batas gaji bagi pekerja di daerah yang memiliki upah minimum lebih tinggi.
Bagi pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batas gaji penerima BSU disesuaikan dengan UMK. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sedangkan, bagi pekerja di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Oleh karena itu, batas penghasilan penerima BSU tidak selalu sama di seluruh wilayah karena mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah.
Walau demikian, pemerintah menegaskan BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah menetapkan besaran BSU Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja/buruh sekaligus menopang aktivitas ekonomi.(P-*/am)
Ā
