PRIORITAS, 25/10/26 (Makassar): Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut berlangsung di Makassar, Selasa (20/10/2026).
Bupati Welly Titah bersama para bupati dan wali kota dari kawasan Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua menghadiri kegiatan tersebut secara langsung. Mereka menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk mempercepat penyusunan RDTR.
RDTR Dorong Kepastian Hukum dan Investasi
Melalui pakta tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan proses penyusunan RDTR secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat waktu. Seluruh tahapan juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
RDTR memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang secara terperinci. Dokumen ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan dan memberikan kepastian pemanfaatan ruang.
Selain itu, penyusunan RDTR dapat mendukung kemudahan investasi melalui kejelasan peruntukan ruang. Dengan perencanaan yang terarah, pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan yang lebih tertib dan berkelanjutan.
Perkuat Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud
Kehadiran Bupati Welly Titah dalam kegiatan tersebut menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mendukung percepatan penyusunan RDTR.
Bagi Talaud sebagai wilayah perbatasan, perencanaan tata ruang yang terarah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pemerataan pembangunan. Langkah ini juga dapat memperkuat kepastian pemanfaatan ruang serta membuka peluang investasi sesuai potensi daerah.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan dapat terus menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, percepatan penyusunan RDTR dapat mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang tertib, terencana, dan berkelanjutan. (P-Nelson Sangadi)
