Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah menandatangani Pakta Integritas RDTR Region II dalam rapat koordinasi di Makassar. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap percepatan penataan ruang, kepastian hukum, kemudahan investasi, dan pembangunan kawasan perbatasan.
PRIORITAS, 16/10/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp800 juta dari kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marcal (HRM). Penyitaan ini berkaitan...
Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengulas persoalan peran BRAN dan ATR/BPN demi cegah tumpang tindih tugas.
PRIORITAS , 21/9/26 (Tangerang Selatan): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mereplikasi dan memanfaatkan sistem peta pajak dan pertanahan milik daerah tersebut.
PRIORITAS , 21/9/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (21/9/26).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung (depan) dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (tengah) berjalan menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Para tersangka dugaan korupsi layanan pertanahan yang sudah ditahan KPK. (Courtesy detik.com) PRIORITAS, 15/9/26 (Jakarta) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga empat dari delapan tersangka kasus dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah…
Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Antar a. PRIORITAS, 15/9/26 (Jakarta) : Uang ratusan miliar rupiah yang disita tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kementerian ATR/BPN, disebut-sebut milik Menteri Nusron Wahid.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo. (ANTARA) PRIORITAS, 15/9/26 (Jakarta) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tiga pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di antaranya seorang direktur jenderal dan dua…
PRIORITAS, 10/8/26 (Jakarta): Pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal selesai dalam 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Demikian dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.