PRIORITAS, 13/7/2026 (Jakarta): Upaya memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Salah satunya melalui penyusunan standar yang lebih ketat terkait definisi pondok pesantren dan kriteria seorang kiai agar tata kelola lembaga pendidikan keagamaan menjadi lebih jelas dan akuntabel.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan banyak lembaga yang saat ini menggunakan nama pondok pesantren tanpa memenuhi unsur-unsur yang semestinya. Karena itu, pemerintah akan menetapkan definisi yang lebih tegas, termasuk mengenai syarat dan kedudukan seorang kiai.
"Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren, karena banyak yang mempraktiskan menamakan diri pondok pesantren. Kiai juga harus ada rukun-rukunnya. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif karena adanya salah pemahaman," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Menurut Nasaruddin, kebijakan tersebut diharapkan memberi kepastian kepada masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan yang memiliki tata kelola baik, memenuhi ketentuan, serta mampu menjamin keamanan dan perlindungan bagi peserta didik.
Ia juga mendorong seluruh pengelola pesantren untuk tidak menutup-nutupi kasus kekerasan terhadap anak apabila terjadi di lingkungan pendidikan. Sikap terbuka, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen memperbaiki kualitas lembaga.
"Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat. Menutupi persoalan tidak menyelamatkan nama baik. Ia hanya menunda luka yang lebih mendalam," katanya.
Dalam pembenahan tersebut, Kemenag turut mengoptimalkan peran Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen yang bertugas menjaga mutu pendidikan pesantren sekaligus menyusun berbagai instrumen regulasi.
Selain memperjelas legalitas dan kurikulum, standardisasi juga akan menyentuh aspek etika serta tanggung jawab para pengasuh dan tenaga pendidik. Menurut Menag, aturan yang berlaku di lingkungan pesantren tidak hanya wajib dipatuhi santri, tetapi juga seluruh pembina.
"Tata tertib itu bukan hanya mengikat para santri, tetapi juga mengikat para pembinanya," tegasnya.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) di satuan pendidikan keagamaan yang digelar di Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (12/7). Ke depan, gerakan ini akan diperluas ke berbagai lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan anak. (P-Gio R)
