PRIORITAS, 10/9/26 (Sigi): Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mendapat tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang akan memperkuat kemampuan daerah membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tambahan dana tersebut masuk dalam penyesuaian APBD Perubahan Kabupaten Sigi 2026. Pemerintah daerah mengalokasikannya untuk belanja, termasuk pembayaran gaji PPPK dan sejumlah program prioritas.
Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan tambahan dana transfer menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja daerah.
“Bertambahnya dana transfer pemerintah pusat digunakan untuk belanja, salah satunya untuk penggajian PPPK,” kata Rizal di Bora, Rabu (9/9/2026).
Transfer pusat naik Rp95,28 miliar
Rizal menjelaskan perubahan penerimaan daerah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026.
Regulasi tersebut mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan itu juga mencakup penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 2024 serta Treasury Deposit Facility (TDF) 2026.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan transfer Kabupaten Sigi mencapai sekitar Rp1,11 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp95,28 miliar atau sekitar 9,34 persen dibandingkan sebelumnya.
Rp24,6 miliar masuk dari DAU
Sebelumnya, Kabupaten Sigi juga menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum sebesar Rp24,6 miliar dari Kementerian Keuangan.
Tambahan tersebut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja. Salah satu kebutuhan utama adalah pembiayaan pegawai PPPK.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi mencatat jumlah PPPK mencapai 4.105 orang.
Jumlah itu terdiri atas 2.925 PPPK penuh waktu dan 1.180 PPPK paruh waktu.
Jaga anggaran tetap tepat sasaran
Selain dana transfer, perubahan target pendapatan daerah juga terpengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Karena itu pemerintah daerah turut menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian tersebut berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Melansir Antara News, Bupati Rizal menegaskan Pemkab Sigi akan menerapkan prinsip money follows program dalam pengelolaan anggaran.
Prinsip tersebut memastikan setiap alokasi anggaran memiliki hubungan jelas dengan target kinerja. Pemerintah juga menargetkan belanja daerah memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan tambahan dana transfer tersebut, Pemkab Sigi memiliki ruang anggaran yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK sekaligus menjalankan program prioritas daerah.
Besarnya jumlah PPPK membuat pengelolaan anggaran pegawai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Karena itu, tambahan transfer pusat menjadi bagian penting dalam penyesuaian APBD Perubahan Sigi 2026. (P-*Ant/sm)
