PRIORITAS, 7/7/26 (Jakarta): Rencana penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027 menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI. Pengurangan anggaran sekitar Rp600 triliun masih mengkhawatirkan karena mengganggu kemampuan pemerintah daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Dalam hal ini terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dampaknya juga nanti terasa pada kualitas pelayanan publik.
Dana transfer daerah terproyeksikan turun Rp300 triliun
Melansir laman DPR-RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah terproyeksikan turun Rp300 triliun. Penurunan dari sekitar Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dibanding tahun 2006.
Menurutnya, penurunan tersebut akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah karena sebagian besar belanja pegawai, termasuk gaji guru dan PPPK, masih menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
DPR usulkan gaji PPPK dari APBN
Komisi II DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK. Termasuk PPPK paruh waktu. Usulan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aria Bima mengatakan usulan tersebut telah menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menilai langkah itu penting agar pemerintah daerah tidak menanggung beban yang semakin berat ketika dana transfer berkurang.
Pelayanan Publik Jangan Terganggu
Komisi II DPR menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.
Aria Bima meminta pemerintah memastikan ASN dan PPPK yang telah diangkat tetap menerima haknya serta tidak menjadi korban kebijakan penghematan anggaran maupun pembatasan belanja pegawai daerah.
Ia juga menolak kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PPPK yang ada, termasuk PPPK paruh waktu.
Meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Kemenkeu
DPR turut mendorong Kemendagri berkoordinasi secara aktif dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan guna mencari solusi pembiayaan gaji ASN di daerah.
Menurut Aria Bima, pemerintah pusat perlu mengantisipasi dampak penurunan TKD agar layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya tetap berjalan optimal. ([DPR RI][2])
Banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat
Aria Bima mengingatkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di banyak daerah, lebih dari 80 persen pendapatan APBD berasal dari transfer tersebut.
Karena itu, penurunan TKD sebesar Rp300 triliun berpotensi menekan kemampuan daerah memenuhi belanja pegawai, terutama setelah pemerintah mengangkat sekitar 1,7 juta ASN dan PPPK dalam beberapa tahun terakhir.
Ia berharap pemerintah segera menyiapkan skema pendanaan yang mampu menjamin pembayaran gaji aparatur sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di seluruh daerah.(P-sm)
