PRIORITAS, 9/9/26 (Jakarta): Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih membahas besaran porsi saham Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema demutualisasi bursa. Danantara Investment Management (DIM) sebelumnya telah menyampaikan rencana tersebut kepada BEI.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih membahas rencana kepemilikan saham BEI bersama sejumlah pihak terkait. Mereka juga masih mematangkan besaran porsi saham serta aspek lain dalam rencana tersebut.
“Iya, ini masih kita bahas, nanti kita bahas bersama-sama bukan dengan Danantara saja,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (9/9/26), dikutip dari Beritasatu.com.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik sebelumnya membenarkan minat Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI melalui skema demutualisasi. DIM telah menyampaikan minat tersebut secara resmi kepada BEI.
Jeffrey mengatakan pihaknya belum dapat memastikan besaran porsi saham karena proses demutualisasi masih menunggu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). “Yang sudah menyampaikan minat, itu adalah BPI Danantara melalui DIM. Ya jadi untuk selanjutnya, untuk komunikasi kita bangun terus ya sambil menunggu POJK,” kata Jeffrey.
Demutualisasi mengubah struktur kepemilikan dan tata kelola bursa dari sistem berbasis anggota menjadi struktur perusahaan dengan kepemilikan saham. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengamanatkan proses tersebut sekaligus membuka peluang Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta BPI Danantara menjadi pemegang saham BEI.
BEI juga mengkaji praktik demutualisasi sejumlah bursa di negara lain. Jeffrey menyebut BEI mengacu pada pengalaman bursa Hong Kong, Singapura, Australia, dan Malaysia dalam kajian tersebut.
“Kalau di kajian kita kan tentu kita melihat bursa-bursa yang sudah demutualisasi, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Australia, ada Malaysia. Bursa-bursa yang memang sudah melakukan demutualisasi,” jelas Jeffrey.
BEI menegaskan kehadiran pemegang saham baru tidak akan mengganggu independensi bursa. “Adapun kepemilikan saham oleh pihak-pihak tersebut akan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” ungkap Jeffrey. (P-Zamir)
