PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki tahap finalisasi. OJK menargetkan penerbitan Peraturan OJK (POJK) tersebut pada September 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan proses harmonisasi segera rampung. Setelah itu, OJK akan memasuki tahap penomoran, penetapan, dan pengundangan.
"Jadi, sekarang sudah dalam tahap finalisasi, sedang melakukan proses harmonisasi pengaturan di Kementerian Hukum RI, dan kita harapkan di minggu ini kita dapat menyegerakan untuk menyelesaikan proses persetujuan harmonisasi dimaksud," ujar Hasan.
Hasan memastikan OJK tetap mengejar target penerbitan aturan pada September. POJK tersebut akan menjadi landasan hukum pelaksanaan demutualisasi BEI. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
"Doakan mudah-mudahan sesuai target, InsyaAllah tetap di bulan September ini kita akan dapat menerbitkan landasan hukum pengaturannya berupa POJK tentang pemegang saham Bursa Efek," kata Hasan.
Atur struktur kepemilikan BEI
Demutualisasi akan mengubah struktur BEI dari bursa berbasis keanggotaan menjadi perseroan dengan kepemilikan lebih luas. POJK juga akan mengatur pemisahan hak kepemilikan dan hak keanggotaan.
Aturan tersebut mencakup tata kelola BEI serta pemisahan fungsi regulasi dan pengembangan bisnis bursa. Dalam rancangan POJK, setiap pihak dapat memiliki maksimal 5 persen saham BEI.
Namun, pemegang saham strategis seperti Danantara, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dapat memiliki saham di atas batas tersebut. OJK akan menentukan kepemilikan tersebut melalui proses penelitian dan persetujuan sesuai ketentuan POJK.
BEI siapkan perubahan Anggaran Dasar
Setelah OJK menerbitkan POJK, BEI perlu menyesuaikan Anggaran Dasar (AD). Perubahan tersebut mengikuti perubahan struktur kepemilikan dan kelembagaan bursa.
BEI kemudian membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelumnya, BEI menunda RUPSLB pada 15 September 2026 karena menunggu penerbitan POJK demutualisasi.
Setelah aturan terbit, BEI dapat menentukan mekanisme masuknya pemegang saham baru dari kalangan non-anggota bursa. Danantara sebelumnya juga telah menyatakan minat menjadi salah satu pemegang saham BEI. (P-*r/Zamir Ambia)
