PRIORITAS, 27/8/26 (Jakarta): Desil alias pengelompokan keluarga di Indonesia berdasarkan posisi tingkat kesejahteraannya kini jadi buah bibir. Perhitungan desil muncul dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang saat ini masih terus dibenahi oleh pemerintah.
Adapun desil menjadi penting karena pengelompokan ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan berbagai bantuan sosial. Banyak masyarakat yang khawatir penghitungan desil ini kurang tepat dan akurat, pada akhirnya membuat bantuan sosial tidak bisa diakses, padahal masih membutuhkan.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari buka suara soal heboh perhitungan desil ini. Menurutnya pemerintah pasti akan memberikan atensi untuk keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat apabila perhitungan desil ternyata tidak tepat, kemudian mendorong dilakukannya perbaikan.
"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," kata Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, seperti dilansir Detik.com Rabu (26/8/26).
Kemudian Qodari bicara soal upaya pemerintah untuk memperbaiki pendataan data sosial dan ekonomi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumumkan sendiri penyesuaian basis data akan dilakukan.
Penyaluran bantuan
Karena selama ini menurutnya, masalah ketidakakuratan data penerima bantuan masih terjadi di Indonesia. Dia bicara dalam penyaluran bantuan sosial ada dua jenis masalah.
Yang pertama, inclusion error yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan tapi mendapatkannya. Kemudian kedua, exclusion error yaitu saat pihak yang mestinya mendapatkan bantuan justru tak mendapatkan apa-apa.
"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," ujarnya.
Seperti diketahui, penentuan angka desil masyarakat Indonesia rencananya bakal dikaji ulang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya data sosial dan ekonomi memang akan selalu berubah.
"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," jelas Airlangga.(P-*/am)
