PRIORITAS, 11/9/26 (Boroko, Bolmut): Digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus menunjukkan kemajuan sebagaimana catatan Bank Indonesia (BI) terkait Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bolmut yang mencapai 95 persen pada semester I 2026.A
Capaian tersebut menempatkan Bolmut pada tahap digital. Indeks ETPD menjadi salah satu ukuran kemajuan pemanfaatan transaksi digital dalam pendapatan dan belanja daerah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara Purwanto menyampaikan capaian tersebut di Manado, Kamis (10/9/2026).
BI dorong transaksi nontunai
Purwanto mengatakan penilaian ETPD mencakup sejumlah aspek digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Aspek tersebut meliputi sistem informasi pendapatan dan belanja daerah serta berbagai kanal pembayaran.
Kanal nontunai yang digunakan antara lain QRIS, internet banking, ATM, hingga layanan perbankan lainnya.
Meski sudah mencapai 95 persen, BI meminta Pemkab Bolmut terus meningkatkan penggunaan kanal pembayaran nontunai. Arah peningkatan itu terutama tertuju pada realisasi penerimaan pemerintah daerah.
Bidik PAD lewat transaksi digital
Purwanto mendorong optimalisasi berbagai kanal pembayaran digital. Kanal tersebut meliputi QRIS, internet banking, SMS banking, dan mobile banking.
BI juga mendorong Pemkab Bolmut untuk memanfaatkan kanal nondigital seperti ATM, EDC, dan UE Reader. Namun, Pemkab perlu tetap mempertahankan layanan konvensional melalui agen bank dan teller.
Menurut BI, perluasan transaksi digital menjadi bagian dari penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Digitalisasi diharapkan mendukung tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat transparansi transaksi pemerintah.
Sirajudin: Hindari pungutan liar
Melansir Antara News, Bupati Boltara Sirajudin Lasena mengatakan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan transaksi nontunai. Penerapan kebijakan itu juga akan berlaku pada penerimaan asli daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah.
Sirajudin menilai transaksi digital dapat memperkecil peluang terjadinya pungutan liar.
“Sehingga terhindar dari pungutan liar, dan pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat,” kata Sirajudin.
Pemkab Bolmut bersama BI akan terus memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Capaian 95 persen menjadi modal untuk memperluas penggunaan pembayaran digital dan meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan daerah.
Langkah tersebut kiranya membuat transaksi pemerintah semakin mudah, aman, dan akuntabel. (P-*/sm)
