Lompat ke konten
Breaking
NASIONALPemerintahanHukumKriminalitas

Dijadwalkan 15 Juli, Nadiem Makarim kembali akan diperiksa Kejagung

Herling Tumbel1 menit baca
Bagikan
nadiem_makarim
Setelah tak hadir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kemenbudristek pada Selasa (8/7/25) lalu, Kejagung kembali memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (15/7/25) pekan depan untuk diperiksa sebagai saksi. (Dok./Ist.)

PRIORITAS, 12/7/25 (Jakarta):Β Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan kembali diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (15/7/25) pekan depan. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tahun anggaran 2019–2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya sudah memanggil Nadiem Makarim. β€œSudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Dijadwalkan pada hari Selasa yang akan datang, (pemeriksaan) pada tanggal 15 Juli 2025,” katanya di Jakarta, Jumat (12/7/25).

Harli menyampaikan, pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pihak Nadiem Makarim meminta penundaan pemeriksaan selama satu pekan.

β€œKalau tidak salah seharusnya (pemeriksaan) hari Selasa yang lalu. Dari situ, maka penyidik setelah melakukan rapat-rapat, berketetapan akan melakukan pemanggilan,” ujarnya. Penyidik, katanya, mengharapkan kedatangan Nadiem dalam pemeriksaan pekan depan.

Jumat kemarin, beredar berita bahwa Kejagung telah melakukan penggeledahan di gedung kantor GoTo (Gojek-Tokopedia) terkait kasus dugaan korupsi di Kemenbudristek. Seperti diketahui, perusahaan tersebut dirintis Nadiem Makarim.

Diperiksa 12 jam

Dilansir dari Antara, sebelumnya Nadiem diperiksa pertama kali sebagai saksi kasus dugaan korupsi ini pada 23 Juni 2025 selama sekitar 12 jam.

Dia mengatakan bahwa kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum.

"Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih," ucapnya. (P-ht)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami