PRIORITAS, 22/7/26 (Sorong): Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, memastikan Program Sekolah Gratis tetap berjalan meski daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Hingga saat ini, program tersebut belum mengakomodasi pengadaan buku pelajaran yang dapat dibawa pulang siswa karena kebutuhan dananya masih cukup besar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuliana Kirihio, menjelaskan prioritas anggaran dalam Program Sekolah Gratis masih difokuskan pada pembiayaan yang langsung meringankan beban orang tua, seperti biaya komite sekolah, seragam, ijazah, dan berbagai pungutan pendidikan lainnya.
"Yang kami tanggung saat ini adalah seragam dan komite. Dari siswa masuk sampailulus tidak ada lagi pungutan di sekolah. Untuk buku memang belum kami cover karena membutuhkan anggaran yang cukup besar," kata Yuliana di Sorong, Rabu.
Ia menerangkan kebutuhan buku yang digunakan selama proses belajar mengajar di sekolah tetap tersedia melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan buku yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah.
Sementara itu, buku penunjang yang dibawa pulang siswa untuk belajar secara mandiribelum menjadi bagian dari pembiayaan Program Sekolah Gratis. Menurut Yuliana, pemerintah daerah sebenarnya pernah mempertimbangkan pengadaan buku tersebut, tetapi rencana itu belum dapat direalisasikan karena kemampuan fiskal daerah belum memadai.
"Kami berharap ke depan, ketika kemampuan fiskal daerah semakin baik, pengadaan buku juga bisa menjadi bagian dari Program Sekolah Gratis," ujarnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Sorong tetap mempertahankan pelaksanaan Program Sekolah Gratis. Yuliana mengatakan kebijakan tersebut merupakan komitmen Wali Kota Sorong untuk memperluas akses pendidikan danmengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
"Walaupun ada efisiensi anggaran yang cukup besar, komitmen Bapak Wali Kota adalahProgram Sekolah Gratis tidak boleh dihentikan atau dipotong," katanya.
Program ini diterapkan di seluruh sekolah negeri serta sebagian sekolah swasta di Kota Sorong. Adapun sekolah swasta dengan kategori elit yang menetapkan biaya pendidikantinggi tidak termasuk dalam cakupan program tersebut.
Untuk sekolah swasta nonelit, pemerintah daerah tetap memberikan dukungan sesuai kemampuan anggaran, antara lain melalui bantuan seragam dan sebagian biaya pendidikan. Sisa kebutuhan pembiayaan menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara sekolah.
Selain mempertahankan Program Sekolah Gratis, Dinas Pendidikan Kota Sorong juga akan mengevaluasi kebutuhan pembiayaan bagi sejumlah program keahlian di sekolahmenengah kejuruan (SMK). Evaluasi dilakukan karena beberapa jurusan masih mengharuskan siswa mengikuti praktik di luar Kota Sorong akibat keterbatasan fasilitas penunjang di daerah. (P-Gio R)
