PRIORITAS, 4/11/26 (Buntok, Kalteng): Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat yang masih berdomisili luar daerah wajib memutakhirkan dan mengurus kepindahan dokumen kependudukannya.
Kebijakan penataan administrasi kependudukan (adminduk) ini berkaitan langsung dengan perhitungan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebelumnya melayangkan instruksi resmi terkait pengurusan mutasi domisili pegawai.
Sebagaimana diberitakan Jelajah.co, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sempat mengingatkan batas akhir pengurusan hingga akhir Oktober.
Kendati batas waktu tersebut telah terlampaui, akselerasi pemindahan status kependudukan ASN terus didorong guna mengoptimalkan validitas basis data warga.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Barito Selatan, Sabirin menerangkan, kewajiban pemindahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlandaskan instruksi Sekretaris Daerah sekaligus amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Dikatakannya, aturan tersebut mewajibkan setiap warga yang bertempat tinggal lebih dari satu tahun untuk mendaftarkan perpindahan domisili secara resmi.
"Kevalidan pencatatan jumlah penduduk berimplikasi langsung pada proporsi penerimaan DBH dan DAU daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026," ujar Sabirin kepada Beritaprioritas.com saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (4/11/26).
Ia mengimbau ASN tidak sekadar memperbarui status pekerjaan pada lembar administrasi, melainkan melakukan perpindahan domisili secara menyeluruh.
Setiap perubahan elemen data wajib dilaporkan ke otoritas pencatatan sipil agar dokumen kependudukan yang diterbitkan selalu mengacu pada kondisi terkini.
Fleksibilitas layanan digital dan prosedur cetak
Mengenai mekanisme pemindahan tempat tinggal, Sabirin menjelaskan, bahwa pemutakhiran dokumen kependudukan di Barito Selatan kini makin mudah melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sistem digital meurutnya, secara otomatis memperbarui setiap perubahan data pemegang akun mengikuti dokumen fisik seperti Kartu Keluarga (KK) maupun KTP elektronik (KTP-el).
Lebih lanjut Sabirin menerangkan, warga yang telah terdaftar di IKD dapat mengunduh dokumen KK mandiri untuk dicetak, atau memanfaatkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang beroperasi di kantor dinas serta Mal Pelayanan Publik (MPP).
Meski begitu, kata dia, opsi penerbitan dokumen fisik tetap disediakan untuk mengantisipasi warga yang belum mengadopsi IKD atau instansi pelayanan publik lain yang masih mengisyaratkan berkas fisik.
Dikatakannya, mengenai durasi pemrosesan, pemutakhiran data di daerah asal maupun penerbitan dokumen baru di daerah tujuan umumnya rampung dalam sehari kerja.
Pembengkakan waktu pemrosesan biasanya terjadi jika permohonan cabut berkas diajukan langsung melalui daerah tujuan, karena harus menunggu respons antrean dari daerah asal melalui menu e-office pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. (P-Ahmad Arbani)
