DPR dan pemerintah sepakati 52 RUU prolegnas 2025

PRIORITAS, 18/9/25 (Jakarta): DPR bersama pemerintah menyepakati 52 RUU prolegnas prioritas 2025 dalam rapat panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kesepakatan ini terjadi setelah pembahasan intens dengan Kementerian Hukum. Fakta ini menegaskan langkah konkret pemerintah dan DPR dalam menetapkan agenda legislasi nasional.

Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Manurung membuka rapat dengan menyampaikan jumlah RUU yang disepakati.

"Jumlah perubahan kedua prolegnas prioritas 2025 sebanyak 52 RUU," kata Martin.

Martin menambahkan ada tambahan 10 RUU, masing-masing lima dari DPR, lima dari pemerintah, dan dua usulan bersama DPR dan pemerintah.

Di antara 10 RUU baru itu terdapat RUU Perampasan Aset, RUU Kepolisian, RUU Pemilu, dan RUU BUMN.

"Panja Baleg telah menyusun RUU pada prolegnas 2025 dan pimpinan Baleg telah menugaskan tim ahli untuk mengkompilasi RUU tersebut," tambah Martin.

Kesepakatan ini menunjukkan koordinasi antara komisi DPR dan pemerintah berjalan lancar. Setiap RUU ditempatkan sesuai komisi pengusul atau prioritas.

Daftar 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025

Usulan Komisi:

Komisi I

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Komisi II

1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Komisi III

1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
2. RUU tentang Perampasan Aset
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

Komisi IV

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Komisi V

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Komisi VI

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Komisi VII

1. RUU tentang Kawasan Industri
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Komisi VIII

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

Komisi IX

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Komisi X

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Komisi XI

1. RUU tentang Pengampunan Pajak
2. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
3. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Komisi XII

1. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

Komisi XIII

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Usulan Pemerintah:

1. RUU tentang Hukum Acara Perdata
2. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
3. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
4. RUU tentang Desain Industri
5. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
6. RUU tentang Ketenaganukliran
7. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
8. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara
9. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
10. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Usulan Baleg:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
3. RUU tentang Komoditas Strategis
4. RUU Pertekstilan
5. RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
6. RUU tentang PPRT
7. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
8. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada
10. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
12. RUU Perindustrian
13. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
16. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

Usulan DPD:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan

Usulan anggota DPR/perseorangan:

1. RUU tentang Hak Cipta (Diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Diusulkan Sulaeman Hamzah, Rudiyanto Lallo, Martin Manurung, F-Nasdem)
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan (Diusulkan Willy Aditya, F-Nasdem). (P-Khalied M)