PRIORITAS, 7/7/26 (Jakarta): Ketimpangan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya 2027 memicu sorotan DPR RI. Perbedaan alokasi antarwilayah dinilai terlalu jauh dan berpotensi menghambat pemerataan pembangunan.
Selain itu, sejumlah proyek yang belum terkontrak justru dihentikan. Sementara itu, proyek strategis di wilayah lain tetap berjalan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, langsung mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak diterapkan secara konsisten.
Dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26), ia menyoroti alasan penghentian proyek. Ia menilai penggunaan surat dari Kementerian Keuangan tidak berlaku merata.
“Kenapa proyek yang belum terkontrak di-drop dengan alasan surat dari Kementerian Keuangan, tetapi prasarana strategis tidak? Ini perlu kejujuran,” tegas Ridwan.
Selanjutnya, ia memaparkan dampak langsung di daerah. Ia menyebut Sulawesi Tenggara kehilangan sejumlah program strategis, terutama di sektor air minum.
Ia menyoroti proyek Sistem Penyediaan Air Minum yang belum berjalan. Padahal, proyek tersebut direncanakan pada 2026.
“SPAM Kendari, SPAM Raha, SPAM Duruka, dan beberapa kegiatan lainnya tidak berjalan. Bahkan pada usulan tahun 2027 juga tidak dimasukkan sama sekali,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti distribusi anggaran multiyears. Ia menilai pembagian anggaran belum mencerminkan asas pemerataan antarwilayah.
Ia kemudian mengungkap data perbandingan anggaran. Ia menyebut terdapat daerah yang menerima alokasi jauh lebih besar.
Sebagai contoh, ia menyebut alokasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp1,368 triliun. Sementara itu, Sulawesi Tenggara hanya memperoleh sekitar Rp28 miliar.
Perbedaan ini dinilai terlalu tajam. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan yang serius.
“Apa artinya ini? Ada ketimpangan yang luar biasa dalam penganggaran. Di mana keberimbangannya?” kata Ridwan.
Meski demikian, ia menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan pada daerah tertentu. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran nasional.
Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih di daerah. Ia menilai Sulawesi Tenggara masih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat.
“Saya tidak marah dengan Jawa Tengah. Mereka punya hak mendapatkan anggaran. Tetapi seluruh provinsi juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Harus ada keberimbangan anggaran karena ini uang negara, bukan uang pribadi,” jelasnya.
Selanjutnya, ia mendorong evaluasi menyeluruh. Ia meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan anggaran 2026.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan dalam penyusunan anggaran 2027. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Kita harus tinjau kembali. Tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melihat di mana letak ketimpangan anggaran tahun 2026 dan memperbaikinya dalam penyusunan anggaran 2027,” ungkapnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan. Ia menilai anggaran negara harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh daerah. (P-Khalied M)
