PRIORITAS, 6/7/26 (Jakarta): Lebih dari 50 persen anggaran Ditjen Cipta Karya masih bergantung pada pinjaman luar negeri. Kondisi ini memicu penundaan proyek air bersih dan sanitasi di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah menunda pembangunan 80 unit Sistem Penyediaan Air Minum. Penundaan ini menghilangkan potensi kapasitas produksi hingga 2.995 liter per detik.
Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, langsung mengkritik kondisi tersebut. Ia menilai struktur pembiayaan saat ini menghambat pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia menyampaikan kritik dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam forum itu, ia memaparkan dampak nyata dari ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
Ia menilai prosedur administrasi pinjaman terlalu panjang. Ia juga menilai kondisi ini membuat proyek strategis berjalan lambat.
“Dalam dokumen yang saya pelajari dan saya baca, pemerintah terpaksa menunda pembangunan 80 unit SPAM baru dengan potensi kehilangan kapasitas produksi sekitar 2.995 liter per detik dan membatalkan perluasan jaringan yang seharusnya melayani sedikitnya 3.700 sambungan rumah,” ujar Erna.
Selain sektor air minum, dampak juga muncul di sektor sanitasi. Ia menyebut pembangunan 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah tidak berjalan.
Akibatnya, sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan akses sanitasi layak. Ia menilai kondisi ini menunjukkan dampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Di sektor sanitasi, terdapat 30 unit instalasi pengolahan air limbah yang tidak dapat dibangun, sehingga sekitar 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses sanitasi yang layak,” ujarnya.
Selanjutnya, Erna menyoroti ketergantungan terhadap pinjaman asing. Ia menilai kondisi ini tidak boleh terus berlanjut dalam pembangunan layanan dasar.
Ia kemudian mendorong perubahan strategi pembiayaan. Ia menilai pemerintah harus memperkuat pendanaan berbasis dalam negeri.
“Kalau kita tidak memperkuat struktur rupiah murni dalam pembiayaan di Ditjen Cipta Karya ini, masa kita harus bergantung kepada loan terus untuk membiayai pelayanan publik infrastruktur dasar ini?” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran APBN. Ia menilai sumber seperti pajak dan PNBP harus menjadi tulang punggung pembiayaan.
Ia juga menilai penguatan rupiah murni akan mempercepat pelaksanaan proyek. Tanpa prosedur pinjaman, proyek dapat berjalan lebih efisien.
Di sisi lain, ia menyoroti tingginya kebutuhan air bersih di daerah. Ia menyebut Provinsi Bengkulu masih membutuhkan peningkatan layanan signifikan.
Berdasarkan data kebijakan daerah, kebutuhan tambahan cakupan air minum di wilayah tersebut mencapai 39,2 persen.
Kondisi ini menunjukkan urgensi percepatan pembangunan. Ia menilai ketergantungan pada loan justru memperlambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup, Erna menegaskan pentingnya perubahan kebijakan. Ia mendorong pemerintah memperkuat pembiayaan berbasis rupiah murni.
Langkah ini dinilai dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus memastikan layanan publik berjalan lebih efektif. (P-Khalied M)
