PRIORITAS, 25/8/26 (Jakarta): Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah mengkaji kembali revisi peraturan daerah (perda) terkait larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Ia meminta aturan tersebut tidak merugikan masyarakat adat.
Menurut Daniel, pemerintah perlu merumuskan aturan secara cermat. Sebab, sebagian masyarakat adat masih membuka lahan dengan pembakaran terbatas dan terkendali sebagai bagian dari kearifan lokal.
"Tentu kita sepakat dengan semangat presiden untuk menekan karhutla, tetapi soal revisi perda ini perlu hati-hati dan tidak boleh main pukul rata, harus mengedepankan kearifan lokal masyarakat adat dalam hal mengolah lahan," kata Daniel, Selasa (25/8/26), dikutip dari Beritasatu.com.
Daniel menyebut praktik pembukaan lahan dengan cara membakar memiliki landasan hukum. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Menurutnya, aturan tersebut memberi ruang bagi masyarakat adat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Luasnya maksimal dua hektare per keluarga untuk jenis tanaman tertentu.
Masyarakat juga harus menjalankan pembakaran secara terkendali. Daniel menyebut praktik tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat selama ratusan tahun.
"Praktik membuka lahan dengan membakar sesuai kebutuhan ini sudah dijalankan masyarakat adat turun-temurun selama ratusan tahun," katanya.
Daniel menegaskan pembakaran tradisional berbeda dari pembakaran lahan dalam skala besar. Praktik berskala besar dapat merusak ekosistem gambut dan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Karena itu, pemerintah perlu membedakan pembukaan lahan secara tradisional dari pembukaan lahan untuk kepentingan usaha. Ia meminta kebijakan pengendalian karhutla tidak menyamaratakan kedua praktik tersebut.
Dampak revisi perda pada petani
Daniel juga mengingatkan dampak revisi perda terhadap petani kecil. Kelompok ini menggantungkan kehidupan dari pengelolaan lahan.
Menurut politikus PKB itu, penerapan aturan secara menyeluruh justru berisiko lebih banyak menyasar petani kecil. Sementara itu, perusahaan pemegang konsesi memiliki sumber daya lebih besar untuk menghadapi proses hukum.
Ia menilai aparat juga lebih mudah menjangkau petani kecil. Mereka umumnya tidak memiliki sumber daya serta tim hukum seperti perusahaan besar.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah menjaga keadilan dalam revisi perda. Ia ingin aturan tersebut tetap melindungi masyarakat yang mengolah lahan secara tradisional.
Soroti kerusakan ekosistem gambut
Daniel menilai persoalan karhutla di Kalimantan tidak hanya berasal dari pembukaan lahan oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu menyoroti kerusakan ekosistem gambut akibat alih fungsi lahan dalam skala besar.
Menurut Daniel, perusahaan membangun drainase untuk mendukung perkebunan. Pembangunan tersebut dapat menurunkan muka air gambut dan membuat lahan semakin kering.
Kondisi gambut yang kering kemudian meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola lahan gambut sebagai bagian dari upaya pengendalian karhutla.
"Dalam kondisi El Nino saat ini, kita dukung ada moratorium seperti instruksi mendagri tersebut. Itu tentu sangat membantu meskipun akar masalah dari kebakaran hutan adalah rusaknya ekosistem gambut akibat izin pengalihan lahan gambut menjadi perkebunan secara massif sehingga muka air gambut menjadi kering akibat drainase perkebunan," jelasnya.
Daniel menegaskan pemerintah tetap harus memprioritaskan pengendalian karhutla. Namun, kebijakan tersebut perlu berjalan secara proporsional dengan tetap melindungi masyarakat adat dan petani kecil.
Pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan tata kelola lahan gambut. Dengan begitu, upaya mencegah karhutla tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang masih mengandalkan cara tradision
