PRIORITAS, 19/9/25 (Jakarta): DPR RI resmi mendukung skema potongan ojol maksimal 10 persen bagi aplikator. Keputusan ini menjadi jawaban atas tuntutan lama pengemudi transportasi daring yang merasa pendapatannya terus tergerus biaya aplikasi.
Sorotan publik mengarah pada anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, yang vokal memperjuangkan nasib para pengemudi. Sebagai Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR, Adian menyatakan dukungan penuh pada tuntutan asosiasi pengemudi.
“Maka angka-angka itu tak ada artinya dibanding nilai kemanusiaan. Setuju, 10 persen (potongan biaya aplikasi),” kata Adian dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari Detikcom, Jumat (19/9/25).
Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Hairunnas, menilai Adian konsisten berpihak kepada para pengemudi.
Ia menyebut legislator itu tegas melawan dominasi aplikator dan keberatan biaya asuransi berlapis. Menurutnya, pernyataan Adian juga menegaskan perlindungan jangka panjang.
“Saya melihat sosok Adian Napitupulu cukup konsisten dengan standing point di barisan para pengemudi ojek online. Sebagai Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, ia sangat vokal mempermasalahkan dominasi aplikator dan biaya asuransi berlapis yang membebani driver,” ujar Hairunnas.
“Pernyataannya tegas ‘jangan biarkan aplikator mengambil lebih banyak daripada mereka yang bekerja di jalan setiap hari’. Saya melihat Adian tidak hanya membela pengemudi, tetapi juga masa depan anak-anak mereka,” sambungnya.
Kesepakatan DPR dengan asosiasi pengemudi Garda Indonesia menegaskan batas potongan aplikator maksimal 10 persen. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, memastikan keputusan ini final.
Atensi lewat Prolegnas
Hairunnas menilai langkah DPR mengakomodasi isu ini patut diapresiasi. Menurutnya, masuknya RUU Transportasi Online ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 menjadi bukti bahwa isu pengemudi ojol diperjuangkan secara sistematis.
“Masuknya RUU Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menurut saya memberi sinyal bahwa isu ini tidak berhenti pada janji, melainkan sedang diupayakan menjadi kerangka hukum yang lebih konkret,” tuturnya.
Namun ia mengingatkan, model bisnis transportasi daring tetap perlu diuji. Menurut Hairunnas, aplikator menghadapi beban biaya operasional dan persaingan ketat. Ia menyarankan insentif fiskal sebagai solusi.
“Saya melihat usulan ini masih perlu diuji dari segi keberlanjutan model bisnis. Aplikator tidak hanya menghadapi biaya operasional dan teknologi, tetapi juga tekanan kompetisi antar-platform dan perubahan perilaku konsumen,” jelasnya.
“Misalnya melalui insentif fiskal atau subsidi tertentu yang menjaga keberlanjutan inovasi tanpa mengorbankan kesejahteraan pengemudi,” imbuhnya.
Keputusan DPR ini lahir setelah serangkaian aksi demonstrasi oleh aliansi pengemudi ojol. Mereka menuntut potongan maksimal 10 persen, regulasi tarif pengantaran barang dan makanan, audit potongan tambahan, penghapusan program aplikator, hingga pergantian Menteri Perhubungan.
Dengan langkah DPR, isu potongan ojol tidak lagi sebatas tuntutan jalanan. Keputusan ini mulai bergerak menjadi regulasi formal yang diharapkan memberi keadilan bagi jutaan pengemudi di seluruh Indonesia. (P-Khalied M)
