PRIORITAS, 14/7/26 (Jakarta): RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap pembahasan awal di DPR RI meski telah masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Sejumlah opsi kebijakan mulai mengemuka, namun arah final regulasi belum ditentukan.
Salah satu wacana yang berkembang adalah pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan. DPR menyatakan seluruh usulan tersebut masih dalam tahap pengkajian.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan terkait skema yang akan digunakan dalam beleid tersebut.
"Nanti kita lihat dalam proses perkembangannya, termasuk usulan lembaga pengelolaan aset. Apakah perlu atau tidak, itu akan kita kaji," ujar Saan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menyebut pembahasan masih bersifat terbuka. DPR memilih menampung berbagai pandangan sebelum menentukan arah kebijakan.
"Semua masukan akan menjadi bahan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset," katanya.
Di tengah proses tersebut, DPR juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi. Ruang partisipasi publik disebut tetap tersedia sepanjang pembahasan berlangsung.
"Kita membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini," ungkap legislator Fraksi Partai NasDem itu.
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan penguatan penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.
DPR memastikan pembahasan akan terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Prolegnas 2026.
"Karena ini masuk prioritas Prolegnas 2026, semaksimal mungkin akan kita upayakan," tandasnya. (P-Khalied M)
