NASIONALParlemen
DPR kaji masukan 86 narasumber untuk RUU Perampasan Aset
Ahmad Sahroni menyebut 86 narasumber telah memberi masukan untuk RUU Perampasan Aset sebelum pembahasan substansi mulai 5 November.
Tagar
RUU Perampasan Aset
23 Artikel
NASIONALParlemen
Habiburokhman pimpin Panja RUU Perampasan Aset
Habiburokhman memimpin Panja RUU Perampasan Aset, sementara DPR mempercepat pembahasan demi mengejar target pengesahan 15 Desember 2026.
NASIONALParlemen
Kawal RUU Perampasan Aset, Aliansi Mahasiswa Nusantara minta DPR utamakan peradilan pidana
PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tetap mengutamakan sistem peradilan pidana konvensional...
NASIONALParlemen
Tolak pasal 'Illicit Enrichment' masuk RUU Perampasan Aset, JAMAK: Ini tiga alasannya
PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana masuknya aturan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak...
HEADLINE NEWSNASIONALParlemen
Kejar target pengesahan, Komisi III DPR lanjutkan rapat RUU Perampasan Aset saat reses
PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Komisi III DPR RI berkomitmen mempercepat proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di...
NASIONALParlemen
UU Satu Data Indonesia atur sanksi bagi pelanggar
DPR resmi mengesahkan UU Satu Data Indonesia dalam rapat paripurna guna memperkuat kedaulatan dan tata kelola data nasional.
NASIONALParlemen
Safaruddin usul badan pengelola aset berdiri independen
PRIORITAS , 24/9/26 (Jakarta): Tiga instansi pemerintah saat ini memiliki fungsi dalam pengelolaan aset , yakni Kejaksaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Hukum (Kemenkum).
Hukum
IMC Usulkan 'Judol' Masuk RUU Perampasan Aset
Direktur Eksekutif Indonesia Millenials Center (IMC) Yerikho Alfredo Manurung saat menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen.
HEADLINE NEWSNASIONALPOLKAM
Era Prabowo lebih demokratis, Komisi III: Tidak lagi ada kasus hukum dijadikan alat politik dan kekuasaan
PRIORITAS , 10/9/26 (Jakarta): Terang-terangan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai era pemerintahan Presiden Prabowo Subiant o lebih demokratis dari era pemerintahan sebelumnya, karena gejala hukum dijadikan alat kekuasaan sudah lebih ringan dari era sebelumnya.
NASIONALPolitikPOLRI
Sahroni minta RUU Perampasan Aset maksimal berantas korupsi, ingatkan aparat tak 'Abuse of Power'
PRIORITAS , 7/9/26 (Jakarta): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni , mendukung penuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.