PRIORITAS, 28/10/26 (Jakarta): Sebanyak 86 narasumber telah menyampaikan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan komisinya menjadwalkan pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut mulai 5 November 2026, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember.
Saat ini, Komisi III masih menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, advokat, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil.
Forum tersebut menjadi ruang bagi publik untuk menyampaikan pandangan sebelum DPR menyusun draf RUU.
Sahroni berharap DPR dapat menuntaskan pembahasan lebih cepat dari tenggat yang telah disampaikan pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Namun, ia menegaskan rangkaian RDPU perlu berjalan hingga jadwal pembahasan berikutnya.
"Semoga bisa lebih cepat sesuai yang dijanjikan oleh Pak Profesor Sufmi Dasco, itu tanggal 15 Desember (disahkan). Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Yang penting RDPU ini berjalan sampai nanti sampai tanggal 5 November," ujar Sahroni seusai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/10/26).
Dari puluhan narasumber yang telah menyampaikan pandangan, Sahroni menyebut satu isu kerap mengemuka, yakni pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui RUU Perampasan Aset.
Ia mengingatkan agar regulasi tersebut tidak menjadi sarana untuk menargetkan pihak tertentu.
"Jangan sampai RUU Perampasan Aset ini dijadikan sebagai alat kekuasaan atau target. Dan kita enggak mau ini disalahgunakan," ungkapnya.
Selain persoalan penyalahgunaan kewenangan, sejumlah masukan juga menyoroti mekanisme penelusuran aset hasil tindak pidana.
Sahroni menyampaikan, salah satu usulan mendorong aparat penegak hukum menelusuri seluruh aset yang berkaitan dengan tindak pidana agar tidak ada hasil kejahatan yang luput dari proses hukum.
Dalam pembahasan yang sama, ia menyinggung pentingnya kejelasan lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.
Sahroni merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai lembaga audit yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan ketentuan tersebut.
"Dan perhitungan kerugian negara diberikan kepada lembaga, lembaga yang diputuskan oleh terakhir oleh MK bahwa lembaga yang berwenang mengaudit adalah BPK RI," ujarnya.
Sementara itu, Sahroni menjelaskan Komisi III masih mengkaji seluruh masukan dari peserta RDPU sebelum menuangkannya ke dalam rancangan regulasi.
Ia menegaskan komisinya belum menyusun draf resmi RUU Perampasan Aset.
Menurut Sahroni, dokumen yang mungkin beredar saat ini belum tentu berasal dari Komisi III.
Ia meminta publik membedakan dokumen ilustrasi atau usulan pihak lain dengan draf resmi yang nantinya disusun DPR.
"Mungkin akan ada draf yang beredar yang mungkin sebagai ilustrasi, tapi bukan dari kami ya. Kami belum menyusun draf tersebut, tapi akan mengkaji terus apa yang menjadikan hasil RDPU selama ini," katanya.
Dengan jadwal pembahasan substansi mulai 5 November, Komisi III masih memiliki tahapan untuk mengolah masukan publik sebelum merumuskan draf.
DPR menargetkan seluruh proses pembahasan RUU Perampasan Aset dapat mencapai pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. (P-*/Khalied M)
