PRIORITAS, 6/9/25 (Jakarta): Pimpinan DPR RI resmi menutup tenggat waktu respons 17+8 Tuntutan Rakyat pada Jumat (5/9/25). Dokumen tersebut diserahkan sehari sebelumnya oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang terdiri dari Abigail Limuria, Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzati, Andhyta F. Utami, dan Ferry Irwandi.
Dokumen itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade serta anggota Komisi VI Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka. Tuntutan 17+8 diarahkan kepada Presiden, DPR, Ketua Partai Politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
Pada hari penutupan, pimpinan DPR menggelar konferensi pers dan menyampaikan enam keputusan penting sebagai jawaban resmi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan hasil konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.
"Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa serta Pak Cucun Ahmad Syamsurijal," ujar Dasco.
Berisi enam keputusan
Enam keputusan tersebut mencakup penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025 kecuali undangan resmi, pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR meliputi listrik, telepon, biaya komunikasi, dan transportasi.
Selain itu, anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tidak menerima hak keuangan. DPR akan menindaklanjuti penonaktifan melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR. Pimpinan juga berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi maupun kebijakan.
Setelah pemangkasan, take home pay anggota DPR menjadi Rp 65 juta per bulan, termasuk gaji pokok Rp 4,2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras Rp 289.680, dan tunjangan konstitusional Rp 57,4 juta, dengan PPh 15% dipotong Rp 8,6 juta.
DPR menegaskan hak pensiun tetap berlaku sesuai UU No. 12 Tahun 1980 dan PP No. 75 Tahun 2000. Pensiun maksimal Rp 3,6 juta untuk dua masa jabatan, Rp 2,9 juta untuk satu periode, dan Rp 401.894 untuk masa jabatan 1-6 bulan.
Pantauan situs Bijak Memantau per Jumat (5/9/25) pukul 23.46 WIB menunjukkan 10 tuntutan berstatus “Baru mulai”, 4 “Malah mundur”, 8 “Belum digubris”, dan 3 “Udah dipenuhi”. Publik bisa memantau progres di https://bijakmemantau.id/tuntutan-178. (P--Khalied M)
