PRIORITAS, 17/7/26 (Melonguane): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II yang dipimpin Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua I di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Rabu (15/7/2026). Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan DPRD.
Bupati apresiasi sinergi DPRD kabupaten Talaud
Dalam sambutannya, Bupati Talaud, Welly Titah, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama, komitmen, serta kesungguhan dalam membahas hingga menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Bupati, sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal utama dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif serta bertanggung jawab kepada masyarakat," ujarnya.
Mengacu pada aturan pengelolaan keuangan daerah
Welly Titah menjelaskan, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selanjutnya, Ranperda yang telah memperoleh persetujuan bersama akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Harap evaluasi berjalan lancar
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berharap proses evaluasi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dapat berlangsung tanpa hambatan sehingga penetapan Peraturan Daerah dapat dilakukan sesuai jadwal.
Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus terjaga sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kepulauan Talaud. (P-Nelson Sangadi)
