PRIORITAS, 13/926 (Manado): Sistem politik Indonesia memang terbangun secara demokratis. Namun, di balik sistem tersebut terdapat tantangan yang dinilai dapat mengancam keutuhan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).
Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Dr. Ferry Markus Daud Liando menyampaikan hal itu dalam seminar menuju 100 tahun GMIM.
Liando menyoroti hubungan antara perkembangan politik, kepentingan kekuasaan dan kehidupan bergereja. Menurutnya, demokrasi memberikan ruang yang luas bagi setiap warga untuk terlibat dalam politik.
Namun, kebebasan tersebut juga dapat menghadirkan persoalan ketika kepentingan politik mulai masuk terlalu jauh dalam kehidupan organisasi gereja.
Demokrasi membuka ruang persaingan
Menurut Liando, sistem demokrasi memungkinkan setiap orang memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme politik. Namun, persoalannya muncul ketika kompetisi politik tidak lagi terkelola secara sehat.
Perbedaan pilihan politik dapat berkembang menjadi konflik. Kondisi tersebut menjadi lebih berisiko ketika perbedaan pilihan politik terbawa ke dalam kehidupan bergereja.
Karena itu, GMIM perlu memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya dari berbagai kepentingan politik praktis yang dapat memecah persatuan jemaat.
Politik jangan memecah gereja
Liando mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Warga gereja memiliki hak untuk menentukan pilihan politik masing-masing.
Namun, pilihan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan dalam kehidupan bergereja.
GMIM sebagai institusi keagamaan memiliki tanggung jawab menjaga persatuan di tengah masyarakat yang memiliki pilihan politik berbeda. Tantangan tersebut menjadi semakin penting menjelang usia satu abad GMIM.
Menuju 100 tahun GMIM
Seminar menuju 100 tahun GMIM menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan gereja sekaligus mempersiapkan masa depannya.
Menurut Liando, perkembangan lingkungan sosial dan politik harus menjadi perhatian serius gereja.
GMIM tidak hanya menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan teknologi. Gereja juga harus mampu menyikapi dinamika politik tanpa kehilangan identitas dan persatuan. Karena itu, kesadaran warga gereja menjadi salah satu kunci.
Melansir cahayamanado.com, Liando mengatakan perbedaan pandangan politik boleh terjadi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan semangat persaudaraan sebagai satu tubuh gereja.
Memasuki usia 100 tahun, GMIM ditantang untuk tetap kuat menghadapi perubahan zaman.
Gereja perlu membangun sikap kritis terhadap politik, tetapi pada saat yang sama menjaga kehidupan bergereja agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah semakin kuatnya pengaruh politik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Bagi GMIM, demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan kebaikan bersama, bukan menjadi sumber perpecahan di tengah kehidupan gereja. (P-*/sm)
