Lompat ke konten
Breaking
HEADLINE NEWSHUKRIMNASIONALNEWSTOKOHVIRAL

Gibran bicara: Kami siap buka-bukaan, penggugat malah mundur

Ia menyatakan menghormati keputusan penggugat mencabut gugatannya

Jeffrey Rawis2 menit baca
Bagikan
Gibran bicara: Kami siap buka-bukaan, penggugat malah mundur
Wapres Gibran tetap beraktivitas seperti biasa menjalankan Program Prioritas Presiden Prabowo. Di antardnya, serap aspirasi nelayan Cilacap, dan Wapres pastikan kendala lapangan segera dituntaskan. (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Langkah Denny Indrayana cs yang mencabut gugatannya terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, amis (29/10/26) kemarin, mendapat respons Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Dengan nada meyakinkan Gibran menyatakan menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatannya. Bahkan ks Wali Kota Solo itu pun menyerahkan keputusan kepada hakim.

Gibran mengaku sudah siap untuk membuktikan riwayat pendidikannya di sidang dan menyayangkan pencabutan gugatan tersebut. 

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur," ujarnya mantap, Jumat (30/10/26) ini.

Menghormati seluruh proses peradilan di PTUN

Sekanjutnya Gibran menyatakan menghormati seluruh proses peradilan yang berjalan di PTUN, dari awal sampai akhir. 

Gibran berharap proses peradilan di PTUN itu bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat Indonesia. 

Kita negara hukum, pengadilan adalah lembaga terhormat

Kenudian putra sulung Joko Widodo itu lantas menyinggung Indonesia sebagai negara hukum. 

Walk out dan cabut gugatan

Seperti diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana menjelaskan alasan pihaknya memilih walk out atau keluar dari ruang sidang dan mencabut gugatannya. 

Denny mengatakan, tergugat yakni Kementerian Pendidikan tak kunjung menghadirkan bukti tentang dasar penerbitan Suket Gibran.

Seperti dilansir Kompas TV, ia berdalih, pihak kementerian sebatas menghadirkan bukti berupa peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Sedangkan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan tidak dihadirkan.

"Tadi kami lihat bukti dari tergugat masih tidak ada. Karena itu, tadi kami masukkan secara resmi surat keterangan pencabutan gugatan," kilah Denny Indrayana di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (29/10/26) kemarin. (P-*/jr)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami