PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan sikapnya yang sangat menghormati segala proses hukum yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran awalnya berharap proses persidangan tersebut dapat berjalan tuntas demi memberikan transparansi dan kejelasan penuh kepada masyarakat terkait isu ijazah Gibran yang sempat ramai diperbincangkan.
"Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," ujar Gibran saat menjawab pertanyaan awak media seusai melaksanakan ibadah Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat (30/10/26).
Gibran mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, pengadilan menjadi lembaga terhormat untuk mengungkap kebenaran, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum tanpa terkecuali.
Sayangkan langkah penggugat yang mundur
Merespons keputusan mendadak dari Denny Indrayana selaku kuasa hukum penggugat yang memilih untuk menarik diri, Gibran menyatakan tetap menghormati keputusan tersebut. Kendati demikian, ia mengaku cukup menyayangkan keputusan itu lantaran tim hukumnya telah melakukan persiapan matang untuk membuktikan validitas dokumen pendidikannya.
"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau bagaimana lagi, penggugatnya malah mundur," tutur Gibran.
Melihat dinamika terbaru dari persidangan tersebut, mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan bahwa dirinya menyerahkan keputusan dan kelanjutan perkara sepenuhnya kepada Majelis Hakim PTUN.
Duduk perkara pencabutan gugatan di PTUN
Sebelum gugatan PTUN dicabut, jalannya persidangan sebenarnya sudah memasuki tahapan krusial, yakni agenda jawab-menjawab antara pihak penggugat dan tergugat.
Namun, situasi berbalik ketika Denny Indrayana yang bertindak sebagai kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana memutuskan untuk mencabut gugatan secara sepihak dan melakukan aksi walk out (keluar) dari ruang sidang pada Kamis (29/10/26) kemarin.
Padahal, diketahui bahwa dalam persidangan tersebut Tim Kuasa Hukum Gibran telah memaparkan secara runut dan detail seluruh riwayat pendidikan luar negeri milik Gibran.
Selain itu telah didiapkan juga bukti fisik. Tim hukum Gibran sudah memperlihatkan langsung berkas dan dokumen asli penyetaraan ijazah di hadapan Majelis Hakim.
Penyetaraan Ijazah milik Gibran
Sebagai informasi, objek gugatan yang dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana menyasar kepada Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Dalam petitumnya, penggugat menuntut agar PTUN membatalkan Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai Penyetaraan Ijazah milik Gibran.
Langkah mundur dari penggugat ini diambil setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan ketetapan resmi yang menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, lantaran persidangan tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan terkait tudingan kejanggalan dokumen kelulusan tersebut. (P-*/ht)
