PRIORITAS, 1/2/26 (Serang): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan baru sebagai respons atas kondisi darurat lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di sejumlah wilayah.
Kebijakan ini diumumkan langsung Gubernur Banten Andra Soni melalui Pengumuman Nomor 500.10.2.3/001-DESDM/SATGAS/I/2026 tentang penghentian sementara dan penertiban izin usaha pertambangan di Provinsi Banten.
Moratorium IUP Banten menjadi langkah awal penataan menyeluruh sektor pertambangan agar keselamatan warga dan kelestarian lingkungan tidak terus terabaikan.
Keputusan tersebut berlandaskan sejumlah regulasi nasional dan daerah, mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, aturan pertambangan mineral dan batubara, hingga rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten periode 2023–2043.
Selain itu, kewenangan perizinan di tingkat provinsi serta standar baku kerusakan lingkungan menjadi dasar hukum utama dalam pengambilan kebijakan ini.
Dalam ketentuan moratorium, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan beberapa langkah tegas. Operasional tambang tanpa izin resmi ditutup sepenuhnya. Seluruh proses penerbitan izin baru untuk usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dihentikan sementara di seluruh wilayah Banten.
Penghentian ini berlaku mulai 1 Januari 2026 hingga batas waktu yang akan ditetapkan kemudian. Selama masa moratorium, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tambang yang telah mengantongi izin.
Layanan perizinan baru akan dibuka kembali setelah proses evaluasi dan penataan tata kelola pertambangan dinyatakan selesai. Pemerintah menargetkan sektor pertambangan di Banten ke depan berjalan lebih tertib, aman, dan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.
Langkah ini menegaskan arah kebijakan Pemprov Banten yang menempatkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam. (P-Khalied M)
