PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta): Hingga Juli 2026, menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani, berbagai program prioritas pemerintah gunakan sebanyak 1.121 Barang Milik Negara (BMN).
Dikatakan Evita, pemanfaatan itu menghasilkan efisiensi biaya sebesar Rp7,67 triliun, dan memperlihatkan peran dukungan pengelolaan aset dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pemerintah.
Untuk rincian dari dukungan itu kata dia berupa penggunaan 688 BMN untuk 166 unit Sekolah Rakyat. Lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung 358 BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dengan 134 BMN telah memperoleh persetujuan sewa.
Tiga juta rumah
Sedangkan dukungan bagi program 3 Juta Rumah mencakup penetapan BMN pada 10 lokasi dengan luas 138,85 hektare.
"Pengelolaan BMN yang efektif mempercepat pelaksanaan program strategis dan menghasilkan efisiensi anggaran," ujar Evita, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (9/9/26).
Dijelaskannya, optimalisasi dan gunakan aset yang belum termanfaatkan pasti turut mendukung penghematan belanja modal dan biaya pemeliharaan.
Untuk tahun 2027, Ditjen Kekayaan Negara menargetkan utilisasi 7.611 BMN, pengembangan empat aplikasi inti DJKN, serta penyusunan 15 rekomendasi untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Rekomendasi asset
Selanjutnya dukungan terhadap prioritas nasional diarahkan antara lain pada penyediaan rekomendasi aset potensial untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan fasilitas Program Makan Bergizi Gratis.
Bahkan DJKN juga menyiapkan dukungan pengelolaan kekayaan negara bagi perumahan, kemandirian energi, hilirisasi industri, serta koperasi desa dan kelurahan. Penguatan data aset dan transformasi digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan.
"Setiap aset negara yang dikelola DJKN dengan baik adalah Rupiah Fiskal yang bekerja untuk rakyat," ungkapnya.(P-*/am)
