PRIORITAS, 21/7/26 (Jakarta): Komisi V DPR RI meminta pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap beroperasi. DPR menilai penghentian layanan kapal tersebut akan mengisolasi masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kapal Perintis jadi urat nadi wilayah kepulauan
Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan kesepakatan itu harus memprioritaskan keberlangsungan operasional kapal perintis.
Menurutnya, kapal perintis bukan sekadar sarana transportasi, melainkan penghubung utama masyarakat di daerah terpencil dengan berbagai layanan publik.
"Program kapal perintis merupakan layanan yang sangat mendasar. Jika dihentikan, sama saja mengisolasi masyarakat di wilayah 3T," ujar Irine di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/26). Demikian melansir Berita Satu.
Jamin akses pendidikan, kesehatan, dan logistik
Irine menjelaskan keberadaan kapal perintis memiliki peran strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, distribusi bahan pokok, hingga aktivitas ekonomi.
Tanpa layanan tersebut, warga di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil berpotensi mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok maupun mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kondisi itu juga dapat menghambat distribusi hasil perikanan, pertanian, dan komoditas lainnya dari wilayah kepulauan.
DPR minta realisasi realasikan anggaran
Komisi V DPR berharap kesepakatan tambahan anggaran bersama pemerintah segera terealisasi agar operasional kapal perintis tidak terhenti.
Sebelumnya, melansir Detikcom, DPR dan pemerintah menyepakati penambahan anggaran operasional bagi kapal perintis oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Kesepakatan itu terjadi setelah rapat koordinasi bersama sejumlah menteri terkait. Pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar untuk ASDP. Sedangkan sekitar Rp70 miliar untuk Pelni. Juga kedua belah pihak menyetujui tambahan anggaran belanja Kementerian Perhubungan sekitar Rp2,4 triliun guna menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik. (P-sm)
