PRIORITAS, 15/4/26 (Jakarta): Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti kesiapan penyelenggaraan Haji 2026, terutama terkait distribusi koper jemaah dan kejelasan pembiayaan dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa (14/4/26).
Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai ada kemajuan dalam proses distribusi koper, meski belum sepenuhnya tuntas menjelang keberangkatan jemaah.
Ia menyebut progres distribusi telah mencapai 74 persen untuk Saudi Airlines dan 50,8 persen untuk Garuda Indonesia.
“Ini menunjukkan adanya upaya percepatan penyelesaian persoalan yang sebelumnya belum tuntas,” kata Hidayat.
Meski begitu, ia mengingatkan masih ada pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan dalam waktu singkat.
“Masih ada persentase yang cukup besar belum terselesaikan, sementara waktu keberangkatan jemaah sudah semakin dekat,” lanjut dia.
HNW tekankan evaluasi pengadaan koper
Hidayat menegaskan persoalan koper bukan hal sepele karena berkaitan langsung dengan kenyamanan jemaah saat menjalankan ibadah.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa, termasuk kemungkinan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran kontrak.
“Bila ada wanprestasi, harus ada punishment agar tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.
Menurut dia, kesiapan logistik seperti koper menjadi bagian penting dari keseluruhan pelayanan haji yang harus diperhatikan serius.
Soroti perbedaan pembiayaan
Selain soal logistik, Hidayat juga menyoroti perbedaan penjelasan terkait sumber pembiayaan tambahan dalam penyelenggaraan haji.
Ia mengungkapkan sebelumnya pemerintah menyampaikan selisih biaya akibat kenaikan avtur akan ditutup melalui efisiensi APBN.
Namun dalam rapat terbaru, ia mencatat adanya pernyataan bahwa pembiayaan justru berasal dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Ini tentu dua hal yang tidak serta-merta sama,” ujar Hidayat.
Ia menilai perbedaan informasi tersebut perlu segera diluruskan agar tidak membingungkan publik.
“Perlu ada penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan kebingungan publik,” imbuhnya.
Pentingnya transparansi
Hidayat menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji.
Menurut dia, konsistensi kebijakan menjadi kunci agar publik tidak meragukan pengelolaan dana dan pelayanan jemaah.
“Kepercayaan jemaah harus dijaga dengan keterbukaan informasi dan konsistensi kebijakan,” ucapnya.
Ia pun mengingatkan bahwa di tengah besarnya jumlah jemaah dan kompleksitas penyelenggaraan, akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. (P-Khalied M)
